tirto.id - Komisi I DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas TVRI untuk membahas kasus pemecatan mantan Direktur Utama TVRI Helmi Yahya, Selasa (21/1/2020).
Pimpinan Dewan Pengawas TVRI yang hadir adalah Arief Hidayat Thamrin, Supra Wimbarti, Maryuni Kabul Budiono, Pamungkas Trishadiatmoko, dan Made Ayu Dwie Mahenny.
Jajaran Komisi I DPR RI yang hadir adalah Wakil Ketua Komisi I Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I Fraksi Partai Gerindra, Bambang Kristiono, Dave Laksono, Syarif Hasan, hingga Efendi Simbolon.
Ketua Dewan Pengawas TVRI, Arief Hidayat memaparkan beberapa alasan mengapa mereka memecat Direktur Utama TVRI Helmy Yahya. Salah satunya karena Helmy dinilai banyak memasukkan konten asing ke dalam TVRI.
"Tupoksi sesuai visi misi TVRI adalah televisi publik, kami bukan swasta. Jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa," kata Arief.
"Prioritas programnya juga seperti itu. Realisasinya sekarang kita nonton Liga Inggris mungkin banyak yang suka, Discovery Channel kita nonton buaya di Afrika, padahal buaya di Indonesia barang kali akan lebih baik," lanjut dia.
Arief juga mengatakan, saat TVRI di bawah pimpinan Helmy Yahya banyak program dan film asing yang sebagian berbayar dan sebagian gratis.
Ia menilai apa yang dilakukan Helmy seperti mengejar rating layaknya televisi swasta.
"Seolah-olah direksi mengejar rating dan share seperti televisi swasta. Kita ada APBN harus bayar dalam bentuk membayar keluar negeri, dalam bentuk hal ini BWF, Discovery, dan Liga Inggris. Artinya uang rupiah kita APBN dibelanjakan keluar. Padahal presiden menyatakan dibatasi dan ini terjadi," katanya.
Arief juga mengaku telah mendapat banyak masukan dari pengamat dan akademisi bahwa seharusnya TVRI mengedepankan program edukasi, sosialisasi program negara, hingga menejemen bencana.
"Sempat ketika ada banjir [di Indonesia], kami sedang menayangkan Discovery Channel. Ini kami dapat protes dari publik, 'Kok banjir-banjir, Dicovery Channel-nya tayang terus, nggak peduli banjir?'. Ini sangat miris, kami sudah tegur, ternyata direksi melanjutkan," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
