Indeks Komisi I Dpr Ri

Komisi I DPR RI meminta TNI mengevaluasi izin bagi anggotanya untuk memegang senjata api dengan mempertimbangkan aspek psikologi mereka.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mendukung pemerintah mengecam Australia yang ingin memindahkan kantor duta besar Israel ke Yerusalem.

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari menjelaskan awal mula dari skandal Cambridge Analytica ini di depan Komisi I DPR RI.

Komisi I DPR akan memperdalam segala hal terkait kebocoran data Facebook, meliputi kronologi dan alasan-alasan platform sosial media tersebut menjual data penggunanya ke pihak ketiga.

Panitia kerja khusus ini dibentuk karena belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi.

Meutya mengatakan pembentukan Panja ini diharapkan dapat melihat potensi kebocoran data pribadi pelanggan seluler.

DPR akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Kominfo dan pihak operator layanan seluler pada pekan depan. Salah satu topik pembahasan di pertemuan itu adalah keamanan data pelanggan seluler di registrasi kartu prabayar.

"Pada saat pengenalan pertama dikenalkan oleh TB Hasanuddin. Dia memperkenalkan dia kader PDIP," kata Fayakhun.

Komisi I DPR RI menilai Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berhak mengambil keputusan soal mutasi.

"Anggaran Paspampres itu dibiayai oleh negara, oleh APBN, jadi tidak ada dana-dana lain selain itu," kata anggota Komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon.

Hadi Tjahjanto mengundang Komisi I untuk silaturahmi dan syukuran setelah fit and proper test yang dilakukan di Gedung DPR.

Idrus Marham berharap, TNI di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto harus mengembangkan politik kebangsaan dan tidak berpolitik praktis.

Target dari Komisi I adalah merampungkan pembahasan pergantian panglima TNI sebelum masa reses pada 13 Desember nanti.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diminta tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatannya demi menjaga kondusifitas.

Wakil Ketua DPR mengharapkan surat dari Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI masuk sebelum tanggal 13 Desember 2017.

TB Hasanuddin menjelaskan, nantinya Presiden hanya akan mengirim satu nama yang kemudian diserahkan ke Komisi I DPR untuk menjalani uji kelayakan.

Anggaran pertahanan TNI perlu ditambah agar TNI fokus ke tugas pertahanan dan tidak masuk ranah politik.

Komisi I akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk membahas polemik mengenai isu senjata ilegal.

Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).

Komisi I DPR RI memastikan pembelian 500 pucuk senjata api oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sudah sesuai aturan.