Indeks Komisi I Dpr Ri

TB Hasanuddin menjelaskan, nantinya Presiden hanya akan mengirim satu nama yang kemudian diserahkan ke Komisi I DPR untuk menjalani uji kelayakan.

Anggaran pertahanan TNI perlu ditambah agar TNI fokus ke tugas pertahanan dan tidak masuk ranah politik.

Komisi I akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk membahas polemik mengenai isu senjata ilegal.

Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).

Komisi I DPR RI memastikan pembelian 500 pucuk senjata api oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sudah sesuai aturan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin mengatakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait impor 5.000 senjata ilegal yang dipesan oleh instansi itu dinilai politis.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informasi yang akan memblokir situs-situs dan akun media sosial penyebar wacana anti-Pancasila.

Komisi I DPR RI mengkritik kinerja buruk manajemen TVRI. Kritik keras dilontarkan oleh politikus PDIP.

Komisi I DPR meminta pada Komisioner KPI Pusat yang baru terpilih untuk tidak menunda keputusan perpanjangan siaran 10 stasiun televisi swasta. Percepatan izin tersebut diperlukan guna memberi kepastian investasi untuk mempersiapkan digitalisasi televisi.

Komisi I DPR RI meminta para calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat surat pernyataan kalau terpilih akan berlaku independen.

Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatuhan untuk memilih sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia mulai Senin-Selasa besok. DPR akan memilih 9 komisioner dari 27 calon yang diajukan oleh Pansel.

Dalam program pengadaan, Komisi I DPR telah menyetujui pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer. Satelit komunikasi militer Indonesia itu akan beroperasi pada frekuensi L-Band dan ditargetkan meluncur pada 2019 nanti.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mahfudz Siddiq menilai opsi menggunakan kekuatan militer tidak memungkinkan diambil dalam rangka menyelamatkan sepuluh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera Kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah disarankan lebih baik mengambil jalur negosiasi.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah mengambil langkah taktis untuk membebeskan 10 warga negara Indonesia yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pemerintah didesak mengambil langkah cepat karena pihak penyandera memberi batas waktu hanya lima hari untuk menebusnya.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) membutuhkan teknologi dan peralatan canggih untuk menjaga keamanan laut, khususnya penyelundupan dan pencurian ikan. Pasalnya, area tugas Bakamla sangat luas dari perairan Sabang sampai Merauke.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi penayangan iklan partai politik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.