tirto.id - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon direktur utama televisi milik pemerintah.
"Jadi kita dahulukan itu terlebih dahulu, kita akan mencari solusi dengan Kementerian Keuangan di saat yang bersamaan kita ingin proses seleksi yang dilakukan oleh Dewas itu bisa tertib administrasi dan tertib anggarannya," kata Meutya usai Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Dewas TVRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Penghentian tersebut menyangkut anggaran untuk proses seleksi dirut yang perlu dilaporkan dulu kepada DPR.
Menurut politikus Golkar, tiadanya direktur definitif di TVRI, membuat Komisi I DPR akan memanggil Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terhadap tunjangan kinerja karyawan yang terhambat.
"Namun calon-calon yang sudah mengikuti prosesnya tidak perlu khawatir karena akan dilanjutkan dalam proses berikutnya. Kalau memang ini disetujui untuk dilanjutkan kembali," ungkap dia.
Ia juga bilang, perlunya pelaporan alokasi anggaran dalam seleksi dirut dan siapa saja panitia seleksi (Pansel) nanti agar tertib anggaran dan tertib administrasi.
Komisi I DPR, kata dia, ingin proses seleksi dirut dilakukan dengan tertib dalam hal anggaran dan administrasi serta tidak dilakukan terburu-buru.
"Kurang komunikasi dan juga pelaporan terhadap penggunaan anggaran itu perlu dilaporkan ke Komisi I DPR RI, sehingga ya kita minta untuk memberhentikan terlebih dahulu," katanya.
Komisi I DPR RI, imbuhnya, akan kembali menggelar RDP dengan Dewas TVRI untuk membahas alokasi anggaran dan proses seleksi calon dirut.
Selain itu, Komisi I akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas alokasi anggaran TVRI untuk mewujudkan realisasi tunjangan kinerja karyawan TVRI.
Penulis: Zakki Amali
Editor: Abdul Aziz
