tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, merespons wacana pemerintah untuk memulangkan dan menampung 600 WNI eks-ISIS kembali ke Indonesia.
Menurut Syaifullah, pemulangan tersebut tak semudah itu. Pemulangan para WNI eks-ISIS harus dicuci lagi otaknya lewat program bela negara.
Alasannya, kata Syaifullah, 600 orang yang terlantar di Suriah tersebut adalah orang-orang yang sudah beralih ideologi dari Pancasila ke ISIS yang menginginkan mendirikan negara Islam.
"Oleh karena itu kalau mereka ingin dikembalikan Indonesia, perlu dilakukan reideologi oleh BNPT, oleh BIN, kalau perlu mereka wajib mengikuti bela negara, sehingga otaknya bisa dicuci, tidak menular ke masyarakat Indonesia yang lain," kata Syaifullah saat ditemui di DPR RI, Rabu (5/2/2020).
Syaifullah mendesak pemerintah melakukan rapat terbatas terlebih dahulu untuk mengkaji wacana tersebut.
"Kami berharap pemerintah terlebih dahulu melakukan rapat terbatas, presiden dengan para menterinya, untuk membahas tentang mekanisme kepulangan mereka, dan bagaimana cara melakukan reideologi itu, termasuk bela negara," kata dia.
Menurut dia, hak warga negara 600 WNI eks-ISIS bisa pulih kembali asal mengikuti program bela negara.
"Ya, kalau mereka dicuci otaknya dengan reideologi itu bisa kembali ke masyarakat secara normal," kata dia.
Hal serupa dikatakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani. Ia menilai pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait rencana ini.
Menurut Christina, ada beberapa hal yang harus dicermati dengan sungguh-sungguh, utamanya menyangkut prosedur serta mekanisme langkah penanganan setelah pemulangan.
"Misalnya saja, di mana WNI tersebut akan dikarantina? Siapa yang akan bertanggung jawab melakukan program deradikalisasi dan observasinya? Berapa lama program itu akan dilakukan? Bagaimana kesiapan anggarannya?" kata dia lewat rilis yang diterima wartawan Tirto, Rabu siang.
"Serta siapa yang akan mengawasi pasca pembauran kembali dengan masyarakat?" kata dia.
Menurut dia, hal tersebut penting dipikirkan pemerintah karena tidak terdapat suatu alat ukur yang pasti atas virus ideologi yang bisa menjadi parameter penilaian untuk mengukur tingkat radikal seseorang.
"Oleh sebab itu, kami mendorong pemerintah untuk terlebih dahulu memastikan secara komprehensif seperti apa rencana dan langkah-langkah pemulangan ini, untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat guna mendapatkan tanggapan dan masukan, mengingat potensi dampaknya yang besar bukan saja bagi keamanan negara, tetapi juga bagi upaya perlindungan ratusan juta WNI dari paparan ideologi radikalisme," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
