Indeks Wni Eks Isis

Pemerintah bakal menangkal ratusan WNI eks ISIS yang telah teridentifikasi identitasnya agar tak kembali ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia belum memutuskan pemulangan anak-anak WNI Eks ISIS, karena masih pendataan.

Peneliti ICJR Ari Pramuditya merujuk pada Kovensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia 1996, pemerintah seharusnya memulangkan seluruh anak-anak dari WNI eks ISIS itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berkata, Menag Fachrul Razi tercatat memiliki kinerja buruk selama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Layak diganti?

Anggota Fraksi Golkar DPR Bobby Rizaldi mendukung langkah pemerintah yang akan melakukan mekanisme identifikasi "profiling" terlebih dahulu terhadap anak-anak WNI eks ISIS.

Politikus Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan setuju bila anak-anak dari WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia.

Keputusan pemerintah soal WNI eks ISIS menuai kritik, bahkan Direktur ICJR Anggara Suwahju menyebut pemerintah membiarkan warganya kehilangan kewarganegaraan atau stateless.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan dipulangkannya anak-anak eks ISIS ini telah melewati kajian yang berdasarkan masing-masing kasus.

Mahfud mengklaim selama ini tidak ada laporan terkait keberadaan anak-anak para mantan kombatan ISIS tersebut.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS karena ingin memberikan rasa aman bagi warga.

PBNU menilai kepulangan kombatan eks ISIS justru akan mengganggu ketenangan dan keamanan 260 juta penduduk Indonesia.

Menag Fachrul mengaku tak dilarang bicara oleh Mahfud MD, hanya saja dia enggan karena Menkopolhukam sudah ditunjuk sebagai koordinator masalah pemulangan WNI eks ISIS ini.

Sebagian korban terorisme menolak kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Presiden Jokowi masih belum menentukan sikap terkait pemulangan WNI eks-ISIS ke Tanah Air. Hal ini memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan, terkait dampak dan untung rugi serta risikonya.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menolak gagasan pemulangan 660 WNI eks-ISIS.

Peneliti ISESS Khairul Fahmi berkata Indonesia punya pengalaman menangani WNI eks ISIS, seperti kasus Dwi Djoko Wiwoho pada 2018.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mendesak pemerintah memulangkan WNI eks-ISIS.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mendesak Wapres Ma'ruf Amin untuk mengambil inisiatif solusi soal pemulangan WNI eks-ISIS sesuai kapasitasnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius meluruskan informasi soal pemulangan WNI eks ISIS. Saat ini, baru 100 dari 600-an WNI teridentifikasi sebagai WNI.

Alasan kemanusiaan tidak lantas direspons dengan pengembalian eks kombantan ISIS ke Indonesia.