Dari ISIS sampai Plt Katolik Beragama Islam, Menag Layak Diganti?

tirto.id - Fachrul Razi kerap menjadi sorotan sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama pada 23 Oktober lalu. Bukan karena prestasinya, melainkan sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kontroversi.

Kebijakan kontroversial terkini adalah ketika Fachrul menempatkan seorang pejabat beragama Islam, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menerangkan kebijakan ini telah sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII 2019. Di sana disebutkan bahwa pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas hanya boleh diisi pejabat yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

“Pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik itu hanya ada satu, sementara selebihnya adalah eselon II dan III. Jadi tidak mungkin Plt diambil dari lingkungan Ditjen Bimas Katolik,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2020).

Zainut mengatakan kewenangan yang dimiliki Nur Kholis sesungguhnya terbatas. Ia hanya memiliki fungsi administratif dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis.

Meski demikan, Nur Kholis akhirnya diganti. Plt Dirjen Bimas Katolik lantas dijabat oleh Aloma Sarumaha, Rabu (12/2/2020).

Fachrul kembali dikritik karena justru tidak bertindak saat dibutuhkan. Hal ini terjadi saat sekelompok orang melarang ibadah di Kabupaten Sijunjung dan Dhamasraya Sumatera Barat. “Menag tidak bertindak sehingga mereka kesulitan beribadah,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor kepada reporter Tirto, Rabu (12/2/2020).

Fachrul juga dianggap tidak responsif menanggapi kasus intoleransi di Tanjung Balai Karimun maupun di Minahasa. Presiden Joko Widodo bahkan tidak menyinggungnya kala bicara soal ini via Twitter. Ia justru meminta “Menkopolhukam dan Kapolri” menyelesaikan masalah ini dengan tegas.