Dari ISIS sampai Plt Katolik Beragama Islam, Menag Layak Diganti?

tirto.id - Fachrul Razi kerap menjadi sorotan sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama pada 23 Oktober lalu. Bukan karena prestasinya, melainkan sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kontroversi.

Kebijakan kontroversial terkini adalah ketika Fachrul menempatkan seorang pejabat beragama Islam, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menerangkan kebijakan ini telah sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII 2019. Di sana disebutkan bahwa pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas hanya boleh diisi pejabat yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

“Pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik itu hanya ada satu, sementara selebihnya adalah eselon II dan III. Jadi tidak mungkin Plt diambil dari lingkungan Ditjen Bimas Katolik,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2020).

Zainut mengatakan kewenangan yang dimiliki Nur Kholis sesungguhnya terbatas. Ia hanya memiliki fungsi administratif dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis.

Meski demikan, Nur Kholis akhirnya diganti. Plt Dirjen Bimas Katolik lantas dijabat oleh Aloma Sarumaha, Rabu (12/2/2020).

Fachrul kembali dikritik karena justru tidak bertindak saat dibutuhkan. Hal ini terjadi saat sekelompok orang melarang ibadah di Kabupaten Sijunjung dan Dhamasraya Sumatera Barat. “Menag tidak bertindak sehingga mereka kesulitan beribadah,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor kepada reporter Tirto, Rabu (12/2/2020).

Fachrul juga dianggap tidak responsif menanggapi kasus intoleransi di Tanjung Balai Karimun maupun di Minahasa. Presiden Joko Widodo bahkan tidak menyinggungnya kala bicara soal ini via Twitter. Ia justru meminta “Menkopolhukam dan Kapolri” menyelesaikan masalah ini dengan tegas.

Akibatnya, dia mengaku tidak diperbolehkan lagi bicara terkait itu oleh Menkopolhukam Mahfud MD. “Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Enggak boleh lagi saya ngomong di sini” kata Fachrul di Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Jika itu belum cukup, simak beberapa pernyataan kontroversial lainnya: Fachrul pernah mengatakan kalau dia adalah “Menteri Agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada lima agama,” padahal yang benar adalah enam. Ia juga pernah usul melarang ASN memakai cadar dan celana cingkrang.

Layak Diganti?

Atas semua keramaian tersebut, tak heran jika Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Fachrul berhenti membuat pernyataan-pernyataan kontroversial dan tidak lagi memancing kegaduhan. “Sudah seharusnya Kemenag itu menciptakan kehidupan yang harmoni,” kata Ace, Rabu (12/2/2020).

Tidak heran pula jika nama Fachrul Razi tidak masuk ke dalam 10 menteri terbaik kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dalam survei terbaru dari Indo Barometer yang dirilis Ahad (16/2/2020) kemarin. Publik menilai menteri terbaik Jokowi adalah Menhan Prabowo Subianto, disusul Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Bagi publik, kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, menteri yang bagus adalah yang kerjanya sudah terlihat, tegas, berpengalaman, jabatannya sesuai dengan keahliannya, dan berani. Itu artinya, nilai Fachrul rendah pada poin-poin ini.

Indonesia Political Opinion (IPO) bahkan menyebut Fachrul sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ini berdasarkan survei yang digelar terhadap 1.600 responden pada 10 sampai 31 Januari 2020.

“27 persen responden menyatakan menag memiliki kinerja yang buruk," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah kepada reporter Tirto, Rabu (12/2/2020).

Menurut Publik, kata Dedi, sepanjang triwulan pertama ini Fachrul tidak memiliki agenda yang jelas, membuat gaduh, dan mengutarakan ide kebijakan yang tidak substansial.

Akhirnya ada 32 persen responden yang memandang Fachrul layak diganti. “Kementerian Agama tidak sesuai dengan latar belakang Fachrul. Kondisi ini dipertegas dengan tingkat kepercayaan publik pada Kemenag yang juga rendah,” tambah Dedi.

Respons Kemenag

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag Suhaili sama sekali tidak sepakat dengan semua penilaian itu. Menurutnya Kemenag di bawah kepemimpinan Fachrul telah melakukan sejumlah terobosan dalam rangka perbaikan tata kelola birokrasi dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Ada lima terobosan yang sudah atau akan dilakukan, klaim Suhaili, yaitu: pemberantasan korupsi, penguatan moderasi, peningkatan layanan haji, sertifikasi halal, dan penyiapan regulasi pesantren.

“Menag bahkan membuka tradisi baru di dunia birokrasi, yakni memanggil pemenang tender untuk menegaskan pesan antikorupsi,” kata Suhaili saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (12/2/2020).

Kemenag di bawah Fachrul juga telah menyelesaikan review terhadap 155 buku pelajaran agama Islam untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama para siswa. Buku ini akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2020/2021.

Fachrul juga dinilai tengah mengupayakan agar Kemenag lebih bermanfaaat bagi masyarakat dari sisi ekonomi.

Terdapat empat hal yang ditekankan: penyederhanaan proses sertifikasi halal, pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), mengoptimalkan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, dan pemberlakuan sanksi administratif, bukan sanksi pidana.