tirto.id - Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus terlibat dalam proses pemulangan 600-an WNI eks-ISIS. Anam beralasan, Wapres punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Kalau saat ini harusnya memang kalau berangkat dari kemarin-kemarin ya wakil presiden, diambil alih wakil presiden," kata Anam dalam diskusi di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu.
Anam mengatakan, Ma'ruf punya latar belakang mumpuni dalam berbicara agama. Ia merupakan petinggi Majelis Ulama Indonesia dan tokoh di Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU).
Di sisi lain, Maruf Amin juga memiliki infrastruktur yang ada. Ia punya kewenangan mengoordinasikan kementerian lembaga. Ia mencontohkan bagaimana langkah Wapres Jusuf Kalla tentang kuatnya Islamophobia di Indonesia beberapa waktu lalu.
"Ini persis kayak beberapa waktu lalu misal Pak JK, negara ini kok mendiskriminasi kelompok Islam. dikatakan teroris macam-macam. Akhirnya dia kumpulin semua ormas-ormas dipimpin Pak JK sendiri langsung bilang enggak, tunjukin video macam-macam akhirnya diam semua," kata Anam.
"Makanya dengan peristiwa kemarin Menag ngomongnya apa, BNPT ngomongnya apa, Pak Menko ngomongnya apa, sudah saatnya ini diambil alih oleh Pak Wakil Presiden, bikin formulasi yang permanen," kata Anam.
Nasib sekitar 600 orang lebih WNI eks-ISIS kini di ujung tanduk. Meski pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan atau tidak WNI yang sempat ikut gerakan terorisme ISIS, sinyal penolakan terjadi di Indonesia.
Presiden Jokowi ikut memberi sinyal untuk penolakan kehadiran WNI. Namun, ia akan mengambil keputusan secara resmi dalam ratas.
"Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak [untuk memulangkan WNI eks kombatan], tapi, masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu lalu.
Jokowi mengatakan, pemerintah masih mengkalkulasi dampak baik maupun buruk akibat pemulangan eks WNI tersebut. Kini, pemerintah sedang menghitung detail lewat berbagai kementerian. Kemudian, keputusan akan diambil saat ratas dalam waktu dekat.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
