Indeks Kepolisian

Hasil investigasi Amnesty International Indonesia menyimpulkan aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM saat terjadi kerusuhan di Jakarta pada 21-23 Mei 2019.

Asfinawati menyesalkan Polri sudah mengklaim tidak ada penggunaan peluru tajam oleh aparat di saat tim investigasi kepolisian belum selesai mengusut penyebab kematian korban aksi 21-22 Mei.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pengusutan terhadap dalang kerusuhan dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019. Koalisi juga meminta kinerja Polri dalam pengamanan aksi itu dievaluasi.

Amnesty International Indonesia menyatakan anggota Polri seharusnya mengisi formulir penggunaan kekuatan untuk melaporkan tindakan mereka saat menindak massa pada aksi 21-22 Mei 2019.  

Massa dari Jalan Wahid Hasyim ke arah Pasar Tanah Abang masih berupaya menyerang aparat kepolisian pada Selasa dini hari.

Massa peserta aksi di kantor Bawaslu sempat ricuh saat diminta untuk meninggalkan lokasi aksi.

Eggi Sudjana mengklaim demonstrasi di depan Gedung Bawaslu adalah bentuk people power. 

Kepolisian telah memeriksa empat petugas cleaning service yang keracunan kopi keliling yang dicampur dengan pil excimer.

Polisi menangkap pencuri rumah mewah yang beraksi sebagai petugas PLN di kawasan Jakarta Selatan.

Google menerima lonjakan permintaan terkait riwayat lokasi penggunanya dari kepolisian guna memudahkan mereka dalam mengungkap kasus hukum.

Cara polisi dalam menangani anak-anak korban kekerasan seksual dinilai belum bersahabat. 

Pihak kepolisian mengungkapkan lampu lalu lintas di simpang empat Matraman-Salemba berdurasi sesuai tupoksi.

Wakapolri Ari Dono Sukmanto menyatakan pencegahan secara persuasif perlu diutamakan dalam pengamanan Pemilu 2019.

Polri telah menyetujui pengunduran diri Bripda Puput dari Korps Bhayangkara.

Para anggota Polri mendapat tunjangan kinerja karena dianggap kinerjanya membaik oleh Presiden Jokowi.

Seorang kepsek melaporkan anak-anak muridnya yang masih SD ke polisi. Anak-anak itu pun akhirnya diperiksa dan fotonya viral di medsos.

Pemegang senjata mainan harus memiliki izin dari lembaga berkompeten seperti Perbakin. 

“Kejaksaan Agung RI telah menerima 2 berkas perkara atas nama tersangka BBP dan tersangka MYH dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks),” kata Mukri.

Penyitaan buku seharusnya dilakukan Kejaksaan setelah ditetapkan demikian oleh pengadilan.

Lembaga pemulihan di Indonesia tidak bekerja. Dalam banyak kasus, ketiga lembaga ini justru semakin melanggar hak rakyat yang sudah dilanggar.