Indeks Kepolisian

ICJR mendesak kepolisian menghentikan pengusutan terhadap akun-akun medsos penyebar rekaman tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua.

Amnesty International Indonesia menilai tindakan aparat yang represif dan diskriminatif terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya menunjukkan sinyal buruknya situasi HAM. 

Polri menyatakan para penghayat kepercayaan tetap bisa mengikuti seleksi anggota kepolisian meski mereka tidak menganut agama yang resmi diakui negara.

KNKT tak pernah memberikan rekomendasi penggunaan material tertentu untuk truk tangki.

Pengacara empat pengamen Cipulir yang menjadi korban salah tangkap dan divonis 3 tahun penjara berharap kliennya mendapatkan ganti rugi sepadan dalam sidang praperadilan kali ini. 

Komnas HAM mengatakan pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah Kepolisian dengan 60 kasus.

ICW menilai, dugaan jatah khusus kejaksaan dan kepolisian untuk kursi pimpinan KPK itu terlihat dalam beberapa pernyataan pansel. 

Mabes Polri mengklaim jumlah kasus penyalahgunaan diskresi yang berujung pada tindak kekerasan oleh aparat kepolisian hanya di bawah 3 persen dari keseluruhan kegiatan penindakan. 

Lokataru meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian terhadap masalah kinerja Polri yang terkait dengan penegakan hukum, menjamin kebebasan sipil dan kekerasan terhadap warga. 

YLBHI menyoroti sejumlah masalah terkait dengan kinerja Polri dalam penegakan hukum terhadap warga sipil pada 2016-2019. 

Seorang peserta aksi kawal sidang putusan MK dikabarkan mengeluh sakit perut, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Polisi pernah berada di bawah Menteri Dalam Negeri, sebelum di bawah kepala pemerintah. 

KontraS menemukan 72 kasus penyiksaan terhadap warga sipil di Indonesia sepanjang 2018-2019. Sebanyak 52 kasus di antaranya melibatkan polisi sebagai pelaku. 

Hasil investigasi Amnesty International Indonesia menyimpulkan aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM saat terjadi kerusuhan di Jakarta pada 21-23 Mei 2019.

Asfinawati menyesalkan Polri sudah mengklaim tidak ada penggunaan peluru tajam oleh aparat di saat tim investigasi kepolisian belum selesai mengusut penyebab kematian korban aksi 21-22 Mei.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pengusutan terhadap dalang kerusuhan dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019. Koalisi juga meminta kinerja Polri dalam pengamanan aksi itu dievaluasi.

Amnesty International Indonesia menyatakan anggota Polri seharusnya mengisi formulir penggunaan kekuatan untuk melaporkan tindakan mereka saat menindak massa pada aksi 21-22 Mei 2019.  

Massa dari Jalan Wahid Hasyim ke arah Pasar Tanah Abang masih berupaya menyerang aparat kepolisian pada Selasa dini hari.

Massa peserta aksi di kantor Bawaslu sempat ricuh saat diminta untuk meninggalkan lokasi aksi.

Eggi Sudjana mengklaim demonstrasi di depan Gedung Bawaslu adalah bentuk people power.