Indeks Kementerian Pupr

DPR mendapatkan jatah Rp600 miliar dari total anggaran Rp5,7 triliun untuk penataan kawasan parlemen dalam RAPBN 2018, tidak termasuk untuk pembangunan apartemen.

Selama tiga tahun memerintah, Presiden Jokowi menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur. Apa saja?

Kementerian PUPR berencana membangun 50 rumah susun berkonsep hunian terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Rusun-rusun jenis ini akan dibangun di sekitar stasiun, pasar dan lokasi lain yang bisa meningkatkan efisiensi bagi penghuninya.

Pembangunan jalan tol untuk mendukung bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasuki tahap studi kelayakan.

Kementerian PUPR meminta PT Hutama Karya menuntaskan perbaikan sementara badan jalan tol Palembang-Indralaya, yang baru saja mengalami sliding (amblas), pada Senin besok atau pada H-6 lebaran 2017.

Kementerian PUPR telah melakukan kesepakatan dengan Kemenkeu dan badan usaha terkait pembiayaan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional.

Basuki mengungkapkan UU Jasa Konstruksi merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Musa Zainuddin dijadwalkan KPK untuk diperiksa terkait penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Seluruh tugas penanganan dan pengawasan terhadap lumpur Sidoarjo, kata dia, kini di bawah naungan PPLS yang strukturisasinya di bawah Kementerian PUPR langsung.

Namanya sering disebut-sebut terlibat dalam beberapa proyek korupsi, tetapi baru kali ini KPK akhirnya menjaring politisi PKS Yudi Widiana ini sebagai tersangka.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Yudi Widiana Adia, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan Awi Ligar Nomor 11, Kelurahan Citeureup, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016).

Kementerian Pekerjaan Umum akan mengawasi pengerjaan proyek Tol Trans Jawa agar selesai sesuai target.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyusun standardisasi mengenai pembangunan gedung dan perumahan. Acuan standardisasi ini diterapkan terutama bagi proyek yang didanai oleh anggaran negara.

Program sejuta rumah hampir berjalan dua tahun. Di tahun kedua tanda-tanda program ini bakal lebih buruk dari tahun lalu sudah terasa. Persoalan lahan, regulasi, dukungan pemda, hingga pembiayaan membuat program ini seperti angan-angan yang muluk.