tirto.id - Pemerintah tengah mengupayakan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia tak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu langkah yang ditempuh ialah dengan menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Tujuan dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif ini adalah untuk mencapai target pembangunan, namun menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Hotel Melia Nusa Dua, Bali pada Senin (8/10/2018).
Skema KPBU diklaim dapat memberikan sejumlah keuntungan. Di antaranya seperti meningkatkan transparansi dan menyerahkan pembangunan proyek tersebut kepada pihak yang benar-benar memiliki kapabilitas untuk melakukannya.
Kendati demikian, pelaksanaan skema pembiayaan KPBU juga masih menemukan kendala. Sri Mulyani menyebutkan bahwa kendala utama yang kerap dihadapi dalam realisasinya di lapangan ialah terkait konsep KPBU yang belum begitu dipahami secara merata.
“Masih banyak kementerian/lembaga yang tidak tahu KPBU. Namun kami tetap perlu menyampaikan [pemahamannya] kepada kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.
Ia pun lantas mencontohkan pendekatan yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sri Mulyani mengatakan kepada Menteri PUPR bahwa untuk bisa memenuhi pembangunan proyek infrastruktur semaksimal mungkin, kementerian teknis juga perlu memperoleh dukungan finansial dari swasta.
Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan misalnya, juga didorong untuk menerapkan skema pembiayaan yang kreatif apabila ingin agar proyek pembangunan cepat selesai, sementara APBN tidak bisa mengakomodasi percepatan pembangunan.
“Lalu kendala ke BUMN adalah bagaimana menjangkaunya, sehingga kami perlu pergi ke kementerian/lembaga, seperti pemerintah daerah. Dengan semakin banyak instrumen dan proyek, maka ini juga dapat mengembangkan pendalaman pasar,” jelas Sri Mulyani.
Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Basuki menilai kendala dalam menerapkan KPBU biasanya muncul apabila persiapannya tidak matang. Meski begitu, Basuki menilai KPBU lebih bisa menjamin agar proyek pembangunan tidak mangkrak di kemudian hari, karena dananya tidak datang dari satu sumber dan pengawas proyeknya ada banyak pihak.
Pemerintah sendiri baru saja meneken sejumlah proyek infrastruktur non-APBN. Di antaranya seperti pembangunan SPAM Semarang Barat, penjaminan proyek KPBU kereta api Makassar-Pare Pare, serta pembangunan Tol JORR rute Cikunir-Ulujami.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri
