Indeks Kementerian Pupr

Persatuan Real Estate Indonesia gagal memengaruhi pemerintah dalam perumusan permen dan pergub rusunami atau apartemen.

Hasil kajian Kementerian PUPR menyimpulkan baru sekitar 60-an persen gedung di DKI Jakarta yang sudah memenuhi standar keselamatan. 

Kementerian PUPR menargetkan peraturan baru tentang standard harga rumah bersubsidi akan terbit pada bulan ini.  

Kementerian PUPR tengah mengkaji anggaran untuk pembangunan kawasan hunian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tujuh provinsi tahun 2019.

Kementerian PUPR tahun ini tengah mempersiapkan untuk membangun rumah untuk PNS di tujuh lokasi.

Kementerian PUPR mengangkat 2.006 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru dari formasi CPNS 2017 979 orang dan formasi CPNS 2018 sebanyak 993 serta CPNS Kemenkeu untuk diangkat PNS di PUPR sebanyak 34 orang.

Anggiat Partunggul Nahot Simaremare mengakui pernah menerima duit dari PT WKE dan PT TSP. Tapi, dia membantah duit itu adalah fee terkait jabatannya di Kementerian PUPR. 

Salah satu pejabat Kementerian PUPR, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare menyimpan uang suap dari kontraktor di kamar mandi.

Kementerian PUPR masih mengkaji surat Pemprov DKI yang berisi permohonan izin untuk mengelola ruang di kolong jalan tol Plumpang-Pluit dan Grogol-Pluit.

Agus Ahyar mengakui pernah mendapat tas dari Direktur PT TSP, Irene Irma. Dia mengklaim sudah meminta sekretarisnya mengembalikan tas itu dan baru belakangan mengetahui isinya uang.

Ahli hukum pidana, Abdul Ficar Hadjar berpendapat para pejabat Kementerian PUPR yang menerima duit dari pengusaha terkait proyek SPAM bisa ditetapkan sebagai tersangka suap atau gratifikasi.  

Tarif termurah golongan I dari Pelabuhan Bakauheni ke Bakauheni Selatan Rp3.500 sampai Rp7.000 untuk golongan V. Sementara dari pelabuhan Bakauheni ke Terbanggi Besar Rp112.500 untuk golongan I dan golongan V Rp224.500.

Jalan Tol ruas Pandaan-Malang Seksi 1-3 sepanjang 30 Km siap dioperasikan paling lambat awal Mei tahun ini.

Kementerian PUPR di tahun ini menganggarkan Rp32 triliun untuk membangun embung dan bendungan.

Menteri PUPR akan melantik komisioner dan deputi komisioner BP Tapera pada pekan depan. 

KPK menyatakan 55 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR telah mengaku pernah menerima suap terkait proyek SPAM.  

Hidayat mengatakan program ini akan dimulai pada tahun 2020.

Kementerian PUPR terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah.

Sampai hari ini, tercatat 55 pejabat Kementerian PUPR dengan status PPK telah mengembalikan uang kepada KPK. Pengembalian uang itu terkait dengan kasus suap proyek SPAM. 

45 pejabat pembuat komitmen di Kementerian PUPR sudah mengembalikan duit terkait suap proyek SPAM ke KPK. Totalnya: Rp16 miliar, 128.500 dolar AS dan 28.100 dolar Singapura.