tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku telah memiliki rancangan tata wilayah ibu kota baru Indonesia yang mencakup infrastruktur dasar apa saja yang akan dibangun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar tersebut melingkupi jalan raya, instalasi air bersih, hingga penerangan jalan.
Di samping itu, klaim Basuki, PUPR juga telah memiliki rancangan tata kota yang melingkupi bangunan pemerintahan seperti istana kepresidenan hingga rumah dinas ASN, TNI dan Polri serta perumahan komersial.
"Perencanaan sekarang sudah ada, tinggal begitu diputuskan, jebret, detail desainnya langsung kita jalankan," ucap Basuki di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Kementerian PUPR juga telah menyiapkan rancangan kota untuk jumlah penduduk sebanyak 5 juta jiwa dengan estimasi seluruh aparatur sipil negara, yakni sebanyak 1,5 juta orang dari semua kementerian termasuk TNI dan Polri turut pindah ke ibu kota baru.
"Jadi kalau 1,5 juta orang mau pindah minimal kita harus desain untuk 5 juta orang," tutur menteri lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut.
Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru itu direncanakan mencapai 40 ribu hektar. "Pembangunan infrastruktur dasar kemungkinan selesai dalam 4-5 tahun, jalan, instalasi air bersih, airport, rel dan lain-lain," imbuh Basuki.
Dia menambahkan, posisi kota baru tersebut tidak harus berada di dekat pantai tetapi memiliki akses ke garis pantai. Di samping itu, letaknya juga tak jauh dari kawasan kota yang sudah berkembang sehingga akses untuk membangun infrastruktur baru akan lebih mudah.
"Sekarang Pak Sekretaris Negara sedang menulis aspek sosial politik, dan aspek lain-lainnya seperti mengenai bagaimana supaya pemerintahan yang ideal itu seperti apa. Saya juga punya konsep desainnya, nanti baru kita diskusikan dengan para perencanaannya, setelah itu baru lapor kepada Presiden," ujar Basuki.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
