tirto.id -
Dua skenario tersebut dibedakan dengan tingkat kepadatan penduduk di calon ibu kota baru, yang nantinya bakal berpengaruh pada anggaran pemindahan ibu kota.
Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.
"Skenario pertama, jumlah penduduk ibu kota baru nantinya sekitar 1,5 juta penduduk dengan jumlah lahan yang dibutuhkan sekitar 40.000 Ha. Skenario kedua itu jumlah penduduk sekitar 870.000 orang dengan luas lahan yang dibutuhkan 30.000 Ha," katanya dalam diskusi di kantor staf kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk infrastruktur pemerintahan seperti gedung untuk kembali eksekutif, legislatif, hingga yudikatif serta fasilitas untuk ASN, Polri, TNI.
Di samping itu, infrastruktur penunjang seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas pra sarana dan sarana penunjang serta kebutuhan pengadaan lahan juga termasuk dalam anggaran tersebut.
Bambang menjelaskan, lokasi ibu kota yang kini masih dipertimbangkan berada di luar Jawa dan secara geografis terletak di tengah-tengah Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga menginginkan wilayah yang lahannya tersedia atau telah dikuasai oleh negara.
"Nanti kita akan lihat secara mendalam. Kita kan harus lihat apakah mengenai ketersediaan tanah apakah tanah itu tersedia sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya pengadaan tanah," imbuhnya.
Selain itu, wilayah ibu kota yang baru juga harus minim dengan bencana alam dan dekat dengan kota yang sudah eksisting atau terbaru.
"kita tentunya ingin mencari lokasi yang baru tidak jauh dari kota yang sudah ada. Dan kita kan konsepnya green city jadi tidak menggangu lingkungan," pungkas Bambang.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
