tirto.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini tengah mempersiapkan untuk membangun rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Direktur Jenderal (Dirjen) PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, pihaknya sudah menyediakan tujuh lokasi untuk membangun pemukiman para PNS.
"Kalau yang pembangunan untuk PNS kita nggak ada target khusus untuk rusunawa untuk PNS ya tapi kita selesaikan permintaan kementerian. Tahun ini Kementerian PUPR ada 7 lokasi provinsi ya," jelas dia saat ditemui wartawan di Gedung Pewayangan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Senin (22/4/2019).
Ia menjelaskan, beberapa lokasi yang sudah dipilih pemerintah merupakan kawasan yang berada di luar Pulau Jawa. Dari program pembangunan di tahun 2018 lalu, Khalawi menjelaskan pihaknya membangun juga tujuh kawasan hunian untuk PNS.
"Enggak inget semua ya, yang tahun 2018 ada tujuh. Medan, Semarang, Kalimantan Utara, Kupang, Ambon, Jayapura, dan Batam. Itu udah selesai. Kalau 2019, ada tujuh lagi ya," kata dia.
Sementara untuk tahun ini, Khalawi menjelaskan ada di beberapa kawasan seperti Padang, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Surabaya, Jakarta, Balikpapan, Makassar, dan Merauke.
Ia menjelaskan, pembangunan hunian diprioritaskan di kawasan yang rata-rata khususnya bagi kementerian yang memiliki PNS di perbatasan atau daerah terpencil. "Ya seperti Kementerian Kesehatan, ada suster, dokter," tambahnya.
"Di daerah terpencil kita bangunkan juga rumah khusus. Tapi RS misalnya di daerah terpencil atau perbatasan kita bangun rusunawa," jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri