Indeks Kementerian Hukum Dan Ham

Sejumlah notaris curhat ke Menkum soal tarif PNBP hingga Rp500 juta yang dinilai memberatkan serta kendala proses pindah wilayah.

Kenaikan tarif PNBP menuai kritik, Menkum Supratman akui usulan berasal dari Kementerian Hukum dan siap mengevaluasinya.

Pemerintah mengklaim pemulihan status kewarganegaraan bisa dilakukan secara cepat selama tiga hingga empat bulan. Mengapa status korban adopsi belum pulih?

Yusril menyatakan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan kemudahan sesuai aturan bila ada warga negara kehilangan status WNI akibat jadi korban TPPO.

Aturan perda kerap diprotes masyarakat karena disusun sekadar memenuhi kepentingan lembaga tanpa mengintegrasikan perspektif HAM.

Dulyono menyatakan, nasib kedua bersaudara yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa meminta surat keterangan kewarganegaraan WNI sebagai solusi.

Trauma mendalam tak meruntuhkan keberanian EZ. Dia menolak kalah dari ketidakadilan.

Tiga warga Belanda korban adopsi ilegal masa lalu minta Menkum Supratman pulihkan status WNI mereka. Kasus ini disorot sebagai human trafficking.

DPR minta Kementerian HAM melakukan restrukturisasi program kerja, sementara Pigai singgung minimnya apresiasi.
 

Perpres Kepatuhan Bisnis terhadap HAM akan langsung sasar pelaku usaha, lengkap dengan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan uji tuntas HAM.

Menkum tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan. Apakah dapat menjadi jawaban kasus passport gate pemain Timnas Indonesia ?

Usulan tata Kelola royalti musik digital mempertimbangkan ketimpangan distribusi royalti dan melindungi kreator dari praktik black box royalty.

Kementerian HAM juga mendorong TNI melakukan penguatan disiplin internal secara konsisten.

Kementerian HAM meluncurkan program Kelas HAM bagi jurnalis dan berencana membahas regulasi untuk melindungi media konvensional dari disrupsi media sosial.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, memastikan bahwa Kalapas Kelas III Enemawira, Sulawesi Utara, Chandra Sudarto, sudah dicopot dari jabatannya.

Wamenkum mengaku, pembahasan RUU KUHAP mengakomodir 40 poin masukan publik terkait RUU KUHAP dan sebagian besar diakomodasi.

Supratman mengklaim ada kenaikan kinerja di bidang AHU, KI, harmonisasi undang-undang, Posbankum, hingga penerimaan PNBP di Kemenkum.

Supratman menyebut, keputusan tersebut merupakan hasil dari penelitian dari sejumlah berkas dan menandatanganinya pada Rabu (1/10/2025) pagi lalu.

Eddy menilai hal ini menjadi penting karena hanya ahli hukum yang hanya bisa melawan kewenangan hingga tekanan yang besar dari penyidik.

Eddy mengatakan, dalam proses pembahasannya, RUU KUHAP akan mengedepankan prinsip meaningful participation sehingga DPR masih menggelar RDPU RUU KUHAP.