Indeks Kementerian Hukum Dan Ham

Pengetatan kedatangan orang asing atau WNA ke Indonesia dilonggarkan mulai September ini.

Para eks narapidana politik era Orde Baru mendesak Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mundur setelah kebakaran Lapas Tangerang.

Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.

153 WNA Cina masuk ke Indonesia disebut punya izin tinggal dan visa diplomatik.

Masa berlaku paspor biasa kini paling lama 10 [sepuluh] tahun sejak tanggal diterbitkan.

Kemenkumham didesak agar memperketat pengawasan terhadap para narapidana yang bebas lewat program asimilasi dan integrasi.

Nilai jual rempah-rempah akan naik apabila didaftarkan sebagai kekayaan indikasi geografis, kata Yasonna.

Setya Novanto diisolasi dan tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar selama dipindah ke Lapas Gunung Sindur.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas Ditjen PAS menjadi ironi mengingat Kemenkumham adalah lembaga yang mengurusi hak asasi manusia.

Ummu mengaku telah mengedukasi warga binaan untuk mengantisipasi terjadinya penularan TB di dalam rutan dan lapas.

Mereka kecewa dan khawatir deklarasi tersebut membuat Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Talangsari.

Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham menjalankan perintah pengadilan untuk memindahkan lokasi penahanan Ahmad Dhani.

Remisi kepada narapidana Susrama telah sesuai prosedur, tetapi desakan masyarakat dan organisasi jurnalis membuat Kemenkumham membuat draf Keppres pembatalan.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh menyebut sudah ada draf keputusan presiden berisi pembatalan remisi Susrama, narapidana pembunuh jurnalis AA Prabangsa.

AJI Indonesia menyerahkan petisi 48.000 dukungan dan 36 AJI Kota di Indonesia menolak remisi pembunuh jurnalis, karena mencederai kebebasan pers.

Pemerintah membutuhkan 51.271 tenaga PNS yang akan ditempatkan di 76 Kementerian atau Lembaga.

Aspek biaya pengurusan surat dan  perawatan kendaraan mesti menjadi perhatian sebelum mengikuti lelang.

Presiden Jokowi dan Yasonna tak sepaham soal remisi koruptor. Presiden tak ingin PP No. 99/2012 direvisi, sedangkan menkumham justru sebaliknya. Sikap Yasonna yang terkesan “ngotot” menyiratkan seakan-akan posisinya sebagai menkumham setara dengan Presiden, padahal ia adalah pembantunya.

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”

Menteri Hukum dan HAM memuji kemampuan para napi di berbagai lapas di Indonesia yang mampu menghasilkan kerajinan tangan dan produk-produk layak ekspor. Ia berpendapat, hal itu menunjukkan keberhasilan dari proses pemasyarakatan di dalam lapas.