Indeks Kementerian Hukum Dan Ham

Perpres Kepatuhan Bisnis terhadap HAM akan langsung sasar pelaku usaha, lengkap dengan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan uji tuntas HAM.

Menkum tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan. Apakah dapat menjadi jawaban kasus passport gate pemain Timnas Indonesia ?

Usulan tata Kelola royalti musik digital mempertimbangkan ketimpangan distribusi royalti dan melindungi kreator dari praktik black box royalty.

Kementerian HAM juga mendorong TNI melakukan penguatan disiplin internal secara konsisten.

Kementerian HAM meluncurkan program Kelas HAM bagi jurnalis dan berencana membahas regulasi untuk melindungi media konvensional dari disrupsi media sosial.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, memastikan bahwa Kalapas Kelas III Enemawira, Sulawesi Utara, Chandra Sudarto, sudah dicopot dari jabatannya.

Wamenkum mengaku, pembahasan RUU KUHAP mengakomodir 40 poin masukan publik terkait RUU KUHAP dan sebagian besar diakomodasi.

Supratman mengklaim ada kenaikan kinerja di bidang AHU, KI, harmonisasi undang-undang, Posbankum, hingga penerimaan PNBP di Kemenkum.

Supratman menyebut, keputusan tersebut merupakan hasil dari penelitian dari sejumlah berkas dan menandatanganinya pada Rabu (1/10/2025) pagi lalu.

Eddy menilai hal ini menjadi penting karena hanya ahli hukum yang hanya bisa melawan kewenangan hingga tekanan yang besar dari penyidik.

Eddy mengatakan, dalam proses pembahasannya, RUU KUHAP akan mengedepankan prinsip meaningful participation sehingga DPR masih menggelar RDPU RUU KUHAP.

Total ada 10 orang yang dilantik sebagai Komisioner LMKN 2025-2028 yang dilantik Kemenkum, termasuk Marcell & Makki di Kemenkum, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Jumlah tersebut kalah dari Malaysia yang mampu mengumpulkan Rp600 miliar hingga Rp700 miliar per tahun.

Kemenkum akan meminta Polda Bali menghentikan penyidikan perkara lewat keadilan restoratif setelah royalti lagu telah dibayarkan Mie Gacoan kepada SELMI.

Kementerian HAM sebut skema kemitraan ojol tidak boleh digunakan oleh aplikator sebagai dalih untuk menghindari kewajiban hukum.

Menteri Hukum Supratman, sempat mengatakan para penggugat UU TNI tidak memiliki kepentingan atas materi yang termuat dalam UU TNI.

Menteri Hukum menilai, komitmen Pemerintah Singapura soal perjanjian ekstradisi menjadi momentum bagi kedua negara untuk bekerja sama menegakkan hukum.

Supratman menegaskan bahwa sidang yang digelar tidak berkaitan dengan ekstradisi dan pemerintah tidak bisa intervensi di sidang Paulus Tannos.

Supratman menilai, Kemenkum masih memverifikasi nama-nama pihak yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo.

Pemerintah menargetkan berkas pemulangan Paulus Tannos rampung paling lambat 3 Maret 2025 sehingga bisa segera diekstradisi dari Singapura.