Masuk tirto.idIndeks Kementerian Hukum Dan Ham
Marcell Siahaan & Makki Ungu Dilantik Jadi Komisioner LMKN
Total ada 10 orang yang dilantik sebagai Komisioner LMKN 2025-2028 yang dilantik Kemenkum, termasuk Marcell & Makki di Kemenkum, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Total Royalti yang Dikumpulkan LMKN Cuma Rp270 Miliar per Tahun
Jumlah tersebut kalah dari Malaysia yang mampu mengumpulkan Rp600 miliar hingga Rp700 miliar per tahun.
Mie Gacoan & SELMI Sepakat Berdamai Usai Royalti Dibayar Rp2,2 M
Kemenkum akan meminta Polda Bali menghentikan penyidikan perkara lewat keadilan restoratif setelah royalti lagu telah dibayarkan Mie Gacoan kepada SELMI.
Kementerian HAM Sebut Skema Kemitraan Ojol Melanggar HAM
Kementerian HAM sebut skema kemitraan ojol tidak boleh digunakan oleh aplikator sebagai dalih untuk menghindari kewajiban hukum.
Benarkah Masyarakat Sipil Tak Bisa Gugat UU TNI?
Menteri Hukum Supratman, sempat mengatakan para penggugat UU TNI tidak memiliki kepentingan atas materi yang termuat dalam UU TNI.
Menkum RI Sambut Komitmen Singapura Soal Perjanjian Ekstradisi
Menteri Hukum menilai, komitmen Pemerintah Singapura soal perjanjian ekstradisi menjadi momentum bagi kedua negara untuk bekerja sama menegakkan hukum.
Menkum Sebut Sidang Paulus Tannos di Singapura Terkait Penahanan
Supratman menegaskan bahwa sidang yang digelar tidak berkaitan dengan ekstradisi dan pemerintah tidak bisa intervensi di sidang Paulus Tannos.
Menkum Sebut Amnesti Prabowo Diberikan pada Napi Makar Non-KKB
Supratman menilai, Kemenkum masih memverifikasi nama-nama pihak yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo.
Menkum: Paulus Tannos Masih WNI meski Punya Paspor Negara Lain
Pemerintah menargetkan berkas pemulangan Paulus Tannos rampung paling lambat 3 Maret 2025 sehingga bisa segera diekstradisi dari Singapura.
Kemenkum Proses Ekstradisi Buronan KPK, Paulus Tannos
Kementerian Hukum engah memproses ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.
Kata KPU, Parpol & Menkum soal Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD
Menkum Supratman menilai pemilu demokratis tidak jarus pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.
Menkum Lantik 11 eselon 1, eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen
Hanya Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Reynhard Silitonga, mendapat jabatan baru sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
Jalan Berliku Komitmen HAM Pemerintahan Prabowo
Kementerian HAM era Prabowo harus serius menuntaskan kasus HAM berat masa lalu.
Transisi Kemenkumham Jadi Tiga Kementerian Selesai Juni 2025
Supratman menerangkan, transisi pemecahan Kemenkumham menjadi 3 kementerian sudah rampung baik sarana prasarana hingga kepegawaian rampung di 2025.
Pemerintah RI Izinkan Kembali Orang Asing Masuk Mulai September
Pengetatan kedatangan orang asing atau WNA ke Indonesia dilonggarkan mulai September ini.
Budiman Sudjatmiko dkk Desak Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Para eks narapidana politik era Orde Baru mendesak Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mundur setelah kebakaran Lapas Tangerang.
Draf Perpres HAM Jokowi: Bermula Dari Wiranto & Ditolak Korban
Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.
Alasan Ditjen Imigrasi Izinkan 153 WNA Cina Masuk saat Pembatasan
153 WNA Cina masuk ke Indonesia disebut punya izin tinggal dan visa diplomatik.
Pemerintah Resmi Perpanjang Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun
Masa berlaku paspor biasa kini paling lama 10 [sepuluh] tahun sejak tanggal diterbitkan.
Eks Napi Program Asimilasi Jokowi Kembali Berulah, Apa Penyebabnya?
Kemenkumham didesak agar memperketat pengawasan terhadap para narapidana yang bebas lewat program asimilasi dan integrasi.
