Indeks Kementerian Bumn

Boni Hargens menyebut bahwa pemberhentian dirinya dari Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara adalah sebuah siklus lima tahunan yang wajar saja dalam birokrasi.

Kementerian BUMN mencatat ada 24 perusahaan negara mengalami kerugian selama Semester I 2017.

Menurut Menteri Rini, BUMN harus bisa membagi aktivitas untuk kepentingan rakyat dan masyarakat luas, tapi pada saat yang sama juga harus mencari keuntungan sehingga dapat terus beroperasi secara baik.

Kementerian BUMN mencatat sebanyak 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian di kuartal I 2017. Nilai kerugiannya mencapai Rp3,8 triliun.

Kementerian BUMN menerapkan zero tolerance dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah segera merevisi isi PP 72/2016

Politikus PDIP di Komisi VI DPR RI mencurigai PP 72/2016, yang mengatur penyertaan modal negara di BUMN, merupakan jebakan bagi Presiden Joko Widodo agar melanggar konstitusi.

Kementerian BUMN sedang mengkaji keterlibatan sejumlah perusahaan plat merah dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. 

Pemerintah menargetkan semua perusahaan plat merah akan meraup laba sebanyak Rp197 triliun dan menyetor dividen ke APBN senilai Rp41 triliun pada 2017. 

Komisi VI DPR mengkaji restrukturisasi pimpinan pertamina pada awal Februari lalu dan mempertanyakan alasan pemberhentian Dirut dan Wakil Dirut Pertamina. 

Untuk merevitalisasi 76 bandara itu, Kementerian BUMN akan melibatkan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), PT Angkasa Pura I-II, PT Dirgantara Indonesia serta Unit Pelayanan Teknis Kementerian Perhubungan.

Sejumlah saksi telah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penerimaan suap yang melibatkan AKBP Brotoseno dalam kasus pencetakan sawah Kementerian BUMN. Mantan Menteri BUMN pun kemungkinan akan diperiksa untuk kasus ini.

Pihak kepolisian menahan empat tersangka kasus suap pencetakan sawah Kementerian BUMN. Dua di antara empat tersangka adalah oknum kepolisian.

DPR dan pemerintah masih belum sepenuhnya menyepakati rencana pembentukan super holding untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (20/10/2016) memutuskan Pertamina menambah dua jabatan direktur baru yakni Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur Utama dan Rachmat Hardadi sebagai Direktur Megaproject Pengolahan dan Petrokimia.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan penyertaan modal negara untuk BUMN secara total dihentikan. Guna menyiasati permodalan BUMN, Kementerian BUMN telah mengambil langkah membentuk holding company (perusahaan induk) secara sektoral.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan masih belum tahu-menahu terkait adanya usulan untuk penambahan jabatan baru dalam jajaran direksi PT Pertamina yang tertera pada sebuah surat yang ditandatangani oleh empat komisaris perusahaan tersebut.

Konsorsium BUMN Tambang siap mengeksekusi pembelian 10,6 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia dengan harga penawaran sebesar 630 juta dolar atau setara dengan Rp8,39 triliun.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar Harry Sampurno, menegaskan keseriusan pemerintah dalam membenahi kinerja berbagai BUMN. Fajar mengamini bahwa pihaknya banyak mendapatkan kritikan yang menyebutkan bahwa kinerja BUMN itu lambat, birokratis, dan ruwet.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan bahwa diversifikasi pemegang saham bank-bank BUMN merupakan faktor utama yang membuat pembentukan perusahaan induk bank-bank pelat merah membutuhkan waktu yang panjang.