Menuju konten utama

Spekulasi di Balik Beredarnya Percakapan Rini dan Sofyan Basir

Kementerian BUMN akui rekaman percakapan yang beredar di media sosial memang Rini Soemarno dan Sofyan Basir tapi dalam konteks yang berbeda.

Spekulasi di Balik Beredarnya Percakapan Rini dan Sofyan Basir
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan di Sumatera Selatan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3). Presiden meminta pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan seperti LRT, jalan tol, dan kereta api dipercepat untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/foc/17.

tirto.id - Rekaman percakapan antara seorang perempuan dan laki-laki beredar di jagad media sosial, Jumat 27 April 2018. Percakapan melalui sambungan telepon itu ramai diperbincangkan karena diduga adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Cuplikan rekaman dibuka dengan suara perempuan. Dalam rekaman itu, si perempuan membicarakan soal pembagian saham untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina.

"Ya ya ya. Yang penting gini pak, saya ambil ini dua Pertamina ya pak sama PLN. Ya keduanya punya saham lah dikasih kecil," ucap si perempuan dalam rekaman yang diunggah akun instagram @politisi_magang, Jumat (27/4) dua hari yang lalu.

Setelah itu, muncul suara seorang laki-laki yang berkata "Saya kemarin bertahan bu. Ya kan beliau ngotot."

"Sama PLN," kata perempuan.

Si laki-laki kembali menimpali, "PLN waktu itu kan saya ketemu Pak Ari juga Bu. Saya bilang Pak Ari mohon maaf masalah share ini kita duduk bareng lagi lah Pak Ari."

"Saya terserah bapak-bapak lah. Saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan." Si perempuan melanjutkan, "Jadi masalah-masalah offtake. Kalau tidak dapat offtake dari sana juga tidak dapat pendanaan gitu loh."

Dari cuplikan rekaman itu seolah sedang ada persekongkolan bagi-bagi jatah saham di proyek BUMN, di salah satu bagian rekaman memperdengarkan pembagian jatah 15 persen pada proyek PLN dan Pertamina.

Laki-laki berkata: "ya enggak apa Bu. Cuma 15 persen berdua saya bilang 'ya enggak nett lah pak.' Saya bilang 'jangan segitu lah Pak, kan malu saya sebagai Dirut PLN masak dapat 7,5 persen' Saya bilang gitu. 'Kamu jangan dagang di situ, kamu dagang listrik.' Lah iya pak, tapi nanti kan orang bertanya sama saya."

Rekaman berlanjut hingga bagian yang memperdengarkan suara perempuan bicara ihwal BUMN yang harus dijaga bersama.

"[...] Niatnya kan apapun biar bagaimana BUMN ini tetap harus kita jaga. Kan akhirnya itu komitmennya komitmen dari BUMN untuk mereka itu bisa IRR (Internal rate of return) masuk itu tidak terlepas dari kita juga."

Klarifikasi Kementerian BUMN

Setelah rekaman beredar, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro memberikan klarifikasi lewat pernyataan pers. Ia mengatakan rekaman tersebut memang suara Rini Soemarno dan Sofyan Basir, namun sudah diubah melalui proses penyuntingan.

Imam menyebut pengubahan itu membuat informasi yang muncul menjadi salah dari konteks sebenarnya.

"Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang bagi-bagi fee sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut," ujar Imam.

Ia menjelaskan, konteks percakapan Rini dan Sofyan adalah soal pembahasan mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Menurutnya, Rini dan Sofyan memiliki tujuan yang sama: memastikan investasi memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara.

"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.

Alumnus Universitas Diponegoro itu berkata, pembicaraan Rini dan Sofyan yang beredar terjadi pada 2017. Niat kedua orang itu untuk menjalankan investasi proyek bersama PLN dan Pertamina urung terwujud hingga sekarang.

"Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi [...] Kami tegaskan bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam.

Selain mengklarifikasi isi percakapan Rini dan Sofyan yang tersebar di media sosial, Kementerian BUMN juga memastikan akan menyeret penyebar rekaman itu ke ranah hukum.

Langkah tersebut bakal diambil karena Kementerian BUMN menganggap penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan dilakukan untuk menyebarkan informasi salah dan menyesatkan ke publik.

"Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut," kata Imam.

Mengapa Rini?

Patut dicatat, rekaman ini beredar bersamaan dengan perombakan sejumlah petinggi BUMN, antara lain Direktur Utama Pertamina. Selain itu, catatan lain yang juga menarik adalah reaksi yang muncul justru langsung dari kementerian BUMN, bukan dari Rini dan Sofyan.

Publik bisa jadi bakal baru tahu siapa yang menyebar rekaman dan motivasi penyebaran ketika polisi sukses melakukan penyelidikan dan membongkar kasus ini. Namun Direktur Eksekutif Center Of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman berspekulasi rekaman percakapan ada kaitannya dengan perombakan beberapa direksi BUMN seperti Pertamina dan Perum Bulog.

"Mungkin," kata Yusri kepada Tirto, "dari pihak-pihak yang tidak bisa menerima alasan pencopotan itu." Tujuannya," masih kata Yusri, "untuk mencari jalan bagaimana untuk membunuh karakter Rini."

Yusri mengatakan Rini memang kerap "diserang" banyak pihak. "Terutama sejak kasus Pelindo II. Digoyang terus," katanya. Ini terkait perpanjangan kerja sama pengoperasian terminal peti kemas JICT yang diduga merugikan negara triliunan rupiah dan mendapat sorotan BPK dan DPR.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menjelaskan pembicaraan antara Menteri BUMN dan direksi perusahaan BUMN sebenarnya hal biasa. Ia menyebut, pembicaraan itu merupakan hal yang wajar sepanjang tidak ada konflik kepentingan dalam percakapan antar keduanya.

Namun, di luar konteks soal percakapan tersebut, Said mengakui bahwa keterkaitan bisnis dan politik atau kekuasaan di BUMN memang sangat besar. Pengaruh kekuasaan terhadap langkah bisnis atau formasi pengurus sebuah BUMN begitu terasa setelah dan sebelum Pemilu nasional berlangsung.

"Itu selalu jadi bagian, dan semakin mendekati tahun politik semakin tinggi. Tingginya kepentingan politik itu ada di tahun pertama pemerintahan karena untuk memasukkan semua orang, dan biasanya tahun ketiga dan keempat," Said bersaksi.

"Pengaruh dari kekuasaan bukan dari parpol, bisa saja orang sekitar kekuasaan. Pergantian orang dan kebijakan itu sangat rawan intervensi. Sangat [mempengaruhi kinerja] apalagi yang jangka panjang," katanya.

Baca juga artikel terkait KEMENTERIAN BUMN atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian

tirto.id - Politik
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Mufti Sholih