tirto.id - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Pahala Nugraha Mansury memberikan tanggapan terhadap tuntutan serikat pekerja di perusahaannya yang mendesak perombakan direksi perseroan.
Pahala mengatakan tuntutan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pimpinan perseroan. Sebab, kewenangan perombakan direksi Garuda Indonesia ada pada Kementerian BUMN dan para pemegang saham perusahaannya.
"Ini di luar wewenang kami. Saya intinya sudah berkomentar. Itu di luar kewenangan kami," ujar dia di kantor Garuda Indonesia, Jakarta, pada Kamis (3/5/2018).
Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) menuntut pencopotan Direktur Kargo dan Direktur Marketing dan IT sekaligus penghapusan dua jabatan di struktur direksi Garuda Indonesia tersebut. Serikat pekerja itu beralasan dua posisi jabatan direksi itu tidak dibutuhkan oleh korporasi.
Pahala menambahkan dirinya juga tidak akan mengomunikasikan tuntutan serikat pekerja tersebut kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Tidak, karena bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemegang saham (Kementerian BUMN)," ujarnya.
Meskipun demikian, Pahala berencana mengajak serikat pekerja Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) untuk berdialog membahas tuntutan mereka.
"Pasti kami komunikasi, duduk bareng, selalu kami buka, kami minta untuk dilakukan komunikasi dengan Serikat Karyawan, sudah pasti," kata Pahala.
Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan Nasution sudah menjelaskan alasan organisasinya menilai dua jabatan di struktur direksi Garuda Indonesia tidak diperlukan dan harus dihapus.
Menurut dia, jabatan Direktur Kargo tidak diperlukan karena sebelumnya unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat Vice President.
"Karena Garuda Indonesia tidak memiliki pesawat khusus kargo (freighter aircraft). Dengan dipimpin oleh seorang direktur sejak 2016 kinerja direktorat kargo tidak meningkat dan hanya ada peningkatan biaya operasi," kata Ahmad pada Rabu kemarin.
Dia menambahkan jabatan Direktur Marketing dan IT sebaiknya dihapus karena selama ini tidak bisa membenahi strategi penjualan produk untuk mengimbangi beban usaha.
"Hal ini dapat dilihat pada penurunan rata-rata harga jual tiket penumpang pada 2017 dibandingkan 2016," kata Ahmad.
Desakan perombakan direksi itu juga dibarengi dengan ancaman mogok kerja dari 1000 lebih pilot maskapai penerbangan plat merah tersebut.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
