tirto.id - Jaksa agung dan sejumlah menteri melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Perjanjian Kerja Sama tentang Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di Ruang Sasana Pradhana, Kejaksaan Agung, Kamis (1/3/2018).
Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, nota kesepahaman dibuat untuk mewujudkan sinergi di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur.
"Kejaksaan sendiri akan selalu siap dan membuka pintu selebar-lebarnya demi pemerintahan yang lebih efektif sesuai Nawa Cita sebagai bentuk kesejahteraan dan komitmen bersama," kata HM Prasetyo dalam sambutannya.
Dengan adanya TP4, Kejagung akan bersinergi dengan kementerian untuk menciptakan penegakan hukum yang mendorong suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
Hal itu melingkupi aspek pencegahan, pendampingan, pengawalan dan pengamanan pembangunan serta mencegah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"TP4 Kejaksaan diharapkan dapat menjadi katalisator sehingga pembangunan nasional segera dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," kata HM Prasetyo.
Atas kerja sama ini, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengucapkan terima kasih pada Kejagung. Menurutnya, TP4 sangat membantu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 agar segera terealisasi.
"Pendampingan ini sangat berharga dan kami mengucapkan terima kasih," kata Budi.
Selain Budi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Negara BUMN Rini Soemarno juga turut menandatangani nota kesepahaman ini.
Acara tersebut juga dihadiri oleh para pejabat eselon 1 baik dari Kejaksaan Agung hingga Kementerian Negara BUMN. Momen ini juga disaksikan oleh kepala Kejaksaan Tinggi serta Kepala Satuan Kerja Wilayah ketiga kementerian melalui video conference.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
