Indeks Kekerasan Seksual

Muhadjir mengklaim kejadian pelecehan seksual adalah tindakan atas nama personal dan bukan pondok pesantren.

Muhadjir menuturkan, kebijakan pembatalan pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyah untuk memberikan kepastian status para santri yang masih menimba ilmu di sana.

Kalis Mardiasih menilai kasus di Jombang merupakan wajah nyata bagaimana akar kekerasan seksual bersumber dari relasi kuasa yang sistemik dan berlapis.

Saat ini, pria tersebut sedang dalam proses penyerahan ke pihak kepolisian untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

Update kasus pencabulan santriwati di Jombang dan kronologinya.

Komnas Perempuan menyoroti kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

Andi menilai fenomena pengabaian kasus kekerasan seksual menunjukkan minimnya perspektif gender yang dimiliki oleh kepolisian.

Jika dipandang perlu, Badan Legislasi DPR dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS.

Sebanyak 76,9 persen mengalami kekerasan seksual berulang kali oleh pelaku sebelum akhirnya melaporkan kasus yang mereka alami.

Jaleswari mengatakan pemerintah akan melakukan gerakan lanjutan dengan menyusun aturan turunan dan aturan pelaksana UU TPKS.

Kemen PPPA berharap orang tua korban dan sekolah dapat mendukung untuk mengungkap kasus ini agar korban anak terlindungi.

Panja lanjutkan pembahasan DIM RUU TPKS hari ini pukul 10.00 dan ditargetkan pada 5 April diplenokan. 

LBH Pekanbaru menyebut putusan ini tidak membawa kegembiraan bagi penyintas dan membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual sulit untuk diadili.

Kemendikbud menargetkan seluruh kampus mempunyai Satgas PPKS pada 2022. Namun faktanya saat ini baru 5 yang terbentuk.

Hasil penelitian IJRS mencatat terdakwa kekerasan seksual dari kelompok usia anak (8-17 tahun) sebanyak 10,7 persen dari total 735 putusan.

Jika RUU TPKS molor dan tak ada kepastian waktu pengesahan, Menaker Ida akan dahulukan menerbitkan Kepmenaker.

Berikut ini dampak-dampak kekerasan seksual pada anak dan cara mencegahnya.

RUU TPKS mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Anak (UPTD PPA).

Komnas Perempuan mempertanyakan mengapa restitusi korban dibebankan kepada KPPA, bukan kepada Herry Wirawan sebagai pelaku.

Kronologi kasus Gofar Hilman dan update terbaru proses hukumnya.