Indeks Kekerasan Seksual Anak

Hukum kebiri kimia kini ada peraturan teknisnya, ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hukuman ini ditolak masyarakat dengan berbagai alasan.

Presiden Jokowi telah resmi meneken PP soal teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi para terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Polda Jawa Tengah mengaku minim bukti untuk melanjutkan proses kasus dugaan pencabulan dan pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan Syekh Puji.

Sebanyak 852 anak mengalami kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

Medlin disebut menipu investor sekitar $722 juta USD atau sekitar Rp10,8 triliun, juga merupakan residivis kasus pelecehan seksual anak di bawah umur.

Data KPAI menunjukkan pelaku mayoritas adalah guru sebanyak 90 persen dan kepala sekolah sebanyak 10 persen.

Hukuman kebiri kimia sudah memicu kontroversi sejak diwacanakan pada 2015. Pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini resmi diberlakukan sejak 2016 silam.

Hukuman kebiri kimia kembali menjadi perbincangan setelah seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama MA (20) mendapatkan hukuman tersebut.

Keluarga korban sodomi mengaku kecewa dengan pemberian grasi untuk guru JIS. Moeldoko bilang salah satu alasannya terkait "kemanusiaan."

Panja RUU PKS menyebut mash menunggu pembahasan Rancangan Kitan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang nantinya menjadi rujukan RUU PKS.

KPAI akan menurunkan tim ke Kendari untuk mengawasi jalannya proses hukum yang berlangsung. Agar prosesnya mengacu pada UU Perlindungan Anak.

KPAI mengatakan bahwa kasus pencabulan yang korbannya adalah anak merupakan salah satu kasus tertinggi, maka upaya penegakan hukum harus berjalan optimal untuk melindungi masyarakat paling rentan tersebut.

Cara polisi dalam menangani anak-anak korban kekerasan seksual dinilai belum bersahabat. 

ECPAT mengusulkan agar pemerintah segera membentuk lembaga khusus untuk perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.

Kebijakan redaksi dalam ruang pemberitaan (newsroom) belum sepenuhnya berpihak kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual.

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

Hetifah Sjaifudian berpendapat pendidikan karakter perlu diberikan ke para guru untuk mencegah pendidik menjadi pelaku kekerasan seksual di sekolah.

KPAI mendorong pemerintah untuk menerapkan pendidikan seksual bagi siswa di sekolah, mengingat tingginya angka kekerasan seksual.