Indeks Kekerasan Seksual Anak

Briptu Nikmal Idwar memperkosa remaja 16 tahun di kantor Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat.

LBH APIK juga menyoroti qanun jinayat Aceh yang sangat berbahaya bagi korban kekerasan seksual karena berpotensi mengkriminalisasi korban.

Menikahkan pemerkosa dengan korban tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak.

Komnas Perempuan menyebut trauma korban akan berlipat ganda jika harus menikahi predator kekerasan seksual.

Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Desa Air Ringki, Kecamatan Buah Pemacah, Ogan Komering Ulu Selatan

Komnas Perempuan khawatir pelaku yang merupakan bekas anggota DPRD NTB lima periode itu akan menggunakan pengaruhnya untuk mengintervensi korban.

Hukum kebiri kimia kini ada peraturan teknisnya, ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hukuman ini ditolak masyarakat dengan berbagai alasan.

Presiden Jokowi telah resmi meneken PP soal teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi para terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Polda Jawa Tengah mengaku minim bukti untuk melanjutkan proses kasus dugaan pencabulan dan pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan Syekh Puji.

Sebanyak 852 anak mengalami kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

Medlin disebut menipu investor sekitar $722 juta USD atau sekitar Rp10,8 triliun, juga merupakan residivis kasus pelecehan seksual anak di bawah umur.

Data KPAI menunjukkan pelaku mayoritas adalah guru sebanyak 90 persen dan kepala sekolah sebanyak 10 persen.

Hukuman kebiri kimia sudah memicu kontroversi sejak diwacanakan pada 2015. Pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini resmi diberlakukan sejak 2016 silam.

Hukuman kebiri kimia kembali menjadi perbincangan setelah seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama MA (20) mendapatkan hukuman tersebut.

Keluarga korban sodomi mengaku kecewa dengan pemberian grasi untuk guru JIS. Moeldoko bilang salah satu alasannya terkait "kemanusiaan."

Panja RUU PKS menyebut mash menunggu pembahasan Rancangan Kitan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang nantinya menjadi rujukan RUU PKS.

KPAI akan menurunkan tim ke Kendari untuk mengawasi jalannya proses hukum yang berlangsung. Agar prosesnya mengacu pada UU Perlindungan Anak.

KPAI mengatakan bahwa kasus pencabulan yang korbannya adalah anak merupakan salah satu kasus tertinggi, maka upaya penegakan hukum harus berjalan optimal untuk melindungi masyarakat paling rentan tersebut.

Cara polisi dalam menangani anak-anak korban kekerasan seksual dinilai belum bersahabat. 

ECPAT mengusulkan agar pemerintah segera membentuk lembaga khusus untuk perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.