Indeks Kasus E-ktp

Juru Bicara KPK mengatakan Setya Novanto bisa terancam masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang.

"Serahkan pada hukum saja," kata Ical sapaan akrab Aburizal saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Polri akan membantu menertibkan, tapi tidak mau terlibat dalam pencarian Novanto sebagai DPO.

Setya Novanto kembali mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan dalam kasus korupsi e-KTP. Akankah politikus Golkar ini kembali lolos?

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Tujuh penyidik datang bersama puluhan Brimob, setelah sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan.

Adnan menduga, Jokowi mengedepankan pertimbangan politik, sehingga terkesan gamang dalam bersikap terkait kasus yang menyeret Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan surat itu memuat sejumlah informasi terkait ketidakhadiran Ketua DPR tersebut.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti?" kata Presiden Jokowi.

"Kita kan sudah bikin surat resmi, saya yang bikin surat resmi. Jadi tentu tidak hadir (pemeriksaan KPK)," kata Fredrich.

Istri Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus e-KTP dengan alasan sakit.

KPK menegaskan penanganan kasus suap e-KTP tidak akan berhenti meskipun gugatan yang dilayangkan penasihat hukum Setya Novanto ke MK berjalan.

Fredrich Yunadi menjelaskan, kliennya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran KPK belum mendapat izin tertulis dari Presiden Jokowi.

Setya Novanto lebih memilih melakukan panen raya padi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur daripada memenuhi panggilan KPK.

"Jadi kinerja dewan tetap seperti apa yang telah ditetapkan karena masih memenuhi kuorum," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran SetyaNovanto sebagai saksi untuk tersangka ASS. Alasan yang digunakan adalah terkait izin presiden," kata Kabiro Humas KPKFebriDiansyah

"Saya belum tahu beliau (Setya Novanto) hadir apa nggak. Tapi kami memberikan saran tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak mempunyai wewenang," tandas Fredrich Yunadi.

"Kita sudah tahu. Kita sudah menyangka mereka (KPK) akan melakukan, makanya kita melakukan suatu tindakan hukum, dengan harapan mereka itu bisa sadar bahwa hukum itu bukan untuk main-main," kata Fredrich.

Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-elektronik oleh KPK, Jumat (10/11).

Febri mengatakan akan ada saksi baru yang dipanggil KPK untuk pendalaman pemeriksaan.