Indeks Kasus E-ktp

Penetapan kembali status tersangka Setya Novanto diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut Situmorang menilai Presiden tengah menjalankan komitmen program Nawacita Presiden

Saut Situmorang menilai pelaporan 25 penyidik menunjukkan sistem di KPK bekerja

Fredrich menyitir putusan praperadilan dalam pelaporan terhadap Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Arsul mengatakan, KPK tidak boleh menghentikan dugaan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setyo Novanto.

Saut tidak memungkiri KPK tengah melakukan pengusutan kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto

Fredrich Yunadi mengatakan pihaknya sudah melaporkan 25 penyidik KPK ke Bareskrim Mabes Polri, termasuk juga Direktur Penyidikan KPK, Brigjen pol Aris Budiman.

KPK menahan Anang Sugiana hingga 20 hari ke depan.

Gamawan mengaku ditanya soal hubungannya dengan Anang Sugiana dan Setya Novanto.

"Ketika surat itu (SPDP) dikeluarkan, maka dengan sendirinya untuk KPK sudah tidak menjadi rahasia lagi karena surat tersebut sudah publish, beredar keluar paling tidak ada dua pihak, yakni JPU atau tersangka," kata Fickar.

"Diperiksa untuk Pak Anang, sudah ya nanti," kata Gamawan Fauzi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

"Hanya ditanya apakah mengenal Setya Novanto dan saya sampaikan saya mengenal kemudian apakah mengenal Anang Sugiana, saya katakan tidak mengenal," kata Teguh Juwarno.

Beredarnya SPDP atas nama Setya Novanto mirip dengan bocornya sprindik Anas Urbaningrum.

Mahfud MD menilai KPK bisa menjemput paksa Setya Novanto tanpa izin Presiden Joko Widodo. Rujukan hukumnya UU MD3 Pasal 245 ayat 3 butir c.

"Pertanyaan sama kayak yang dulu, kenal tidak sama Pak Setya Novanto terus bagaimana Komisi II, mitra kerjanya seperti apa," kata Miryam.

"Karena KPK telah bertindak secara sembrono dengan membocorkan sprindik atau SPDP dan membocorkan rahasia-rahasia penyidikan," kata Fahri.

"(Diperiksa) untuk Pak Setya Novanto," kata Miryam saat ditanya wartawan sebagai saksi untuk Setya Novanto dalam pengembangan kasus e-KTP.

Telah beredar sprindik baru dari KPK untuk Novanto dalam kasus e-KTP bernomor B-619/23/11/2017.

Salah satu alasan Hakim Cepi memenangkan praperadilan Novanto karena prosedur penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan UU No 30 tahun 2002 dan SOP KPK.

Surat tertanggal 3 November 2017 itu ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman.