Menuju konten utama

Anggota Komisi III: Setya Novanto Bisa Jadi Tersangka Lagi

Arsul mengatakan, KPK tidak boleh menghentikan dugaan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setyo Novanto.

Anggota Komisi III: Setya Novanto Bisa Jadi Tersangka Lagi
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan bahwa Setyo Novanto bisa saja menjadi tersangka kembali dalam kasus korupsi e-KTP sepanjang ada dukungan dua alat bukti lain.

“Silakan aja diuji lagi. 'Kan sudah pernah ada kasus mantan Wali Kota Makasar Ilham yang menang dalam praperadilan, kemudian diajukan lagi sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan oleh pengadilan pada persidangan kedua kalinya dijadikan tersangka lagi,” kata Arsul.

Menurut Arsul, masalah Ketua DPR RI Setyo Novanto yang terjerat dalam dugaan kasus KTP elektronik sebaiknya jangan dibikin gegeran.

Pada masalah itu, kata Arsul, ada dua sisi yang sama-sama dihormati, yaitu kewenangan penegak hukum untuk menetapkan kembali seorang tersangka meski sudah menang praperadilan dan ada dua bukti lain.

Pada Paraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 6 Tahun 2014, kata dia, secara tegas menyebutkan adanya putusan praperadilan itu tidak menghalangi atau menutup langkah hukum untuk menetapkan kembali tersangka sepanjang ada dua bukti lain yang ada.

"Kalau perlu [Setyo Novanto] diundang saja. Kita hormati kewenangan itu," katanya.

Ia menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan dugaan kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Setyo Novanto.

"Kita harus menghormati. Siapa pun, jika ada dua alat bukti yang cukup, bisa diproses dalam hukum,” kata Arsul usai kegiatan penyerahan bantuan kapal dan alat tangkap dan memberikan asuransi pada nelayan Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Brebes.

Baca juga artikel terkait SPDP PIMPINAN KPK

tirto.id - Hukum
Sumber: antara
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz