Indeks Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejaksaan Agung dinilai tidak menjalankan proses hukum yang fair dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. Terhitung hanya tiga hari setelah menerima berkas penyidikan dari polisi, pihak kejaksaan menyatakan penyidikan polisi sudah P-21 dan kemudian melanjutkannya ke pengadilan. Padahal berkas Ahok mencapai 826 halaman.

Berpindah-pindah wilayah penugasan, Hakim Joseph V Rahantoknam ditunjuk menjadi salah satu dari lima hakim yang mengadili perkara penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Apa rekam jejak Joseph?

Salah satu hakim non-Muslim dalam sidang perkara Ahok. Pernah menangani kasus terorisme.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Pol Rikwanto menjelaskan pihaknya masih mempertimbangkan dua tempat yakni Kemayoran dan Cibubur sebagai alternatif tempat sidang perdana Ahok--sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Lokasi sidang Ahok akan dipindah Polda Metro Jaya ke wilayah Cibubur. Sebelumnya, kepolisian memutuskan PN Jakarta Utara menjadi tempat sidang Ahok akan digelar.

H.M. Prasetyo mengatakan sebenarnya penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok harus dihentikan, mengingat yang bersangkutan sedang mengikuti Pemilihan Gubernur DKI, tetapi faktanya penyidikannya tetap diteruskan.

HM Prasetyo menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama sudah dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur.

Menurut Arga, antisipasi potensi kerawanan yang akan muncul adalah aksi dari seluruh elemen masyarakat yang berdemonstrasi di sekitar lokasi persidangan.

Prasetyo mengatakan kasus dugaan penistaan agama ini menjadi luar biasa karena Ahok merupakan seorang etnis minoritas, dan beragama non muslim.

Pihak kepolisian berencana mencari tempat yang lebih strategis untuk persidangan Ahok agar dapat berjalan aman. Sebelumnya, eks Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 dikabarkan akan menjadi lokasi persidangan Ahok.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan persidangan Cagub DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, dalam kasus dugaan penistaan agama akan digelar di lantai 2 eks Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 pada Selasa 13 Desember pukul 09.00 WIB mendatang.

Misalkan Buni Yani akhirnya diputuskan bersalah dan harus masuk bui, apa yang akan terjadi?

Hary Tanoesoedibjo menilai, saat ini Indonesia membutuhkan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, bukan aksi tandingan seperti aksi 'Kita Indonesia' pada Minggu (4/12/2016).

Pihak Polda Metro Jaya menegur panitia penyelenggara aksi “Kita Indonesia” pada Minggu (4/12/2016) kemarin. Pasalnya, dalam acara tersebut terdapat sejumlah atribut partai dan organisasi politik.

Pihak kepolisian membeberkan alasan tidak ditahannya Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Kapolri, fakta hukum yang disampaikan kurang kuat.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merasa keberatan adanya pencatutan nama dan atribut organisasinya itu saat Parade Kita Indonesia pada Minggu (4/12/2016) kemarin. Mereka menyatakan akan tetap konsisten bersama barisan umat Islam untuk menegakkan hukum atas kasus penistaan agama.

Wiranto meminta masyarakat bersabar terkait proses hukum dugaan penistaan agama yang melibatkan gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ribuan orang berjalan kaki dari jl. Rasuna said, Jakarta Selatan, menuju kawasan monas untuk melakukan aksi bela islam III. Mereka menuntut agar Ahok yang menjadi tersangka kasus penistaan agama segera dipenjara. 

Petahana calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menginginkan persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang dan tidak ingin melakukan spekulasi komentar mengenai perkara tersebut

Djarot meminta agar sejumlah pihak terus mengikuti proses hukum yang tengah dijalani Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama. Melalui hasil persidangan, aktor politik yang berada di balik kasus Ahok akan terungkap.