Jaksa Agung Sebut Ahok Tak Harus Ditahan

tirto.id - Jaksa Agung H.M. Prasetyo menyatakan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mutlak harus dilakukan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

"Jadi penilaiannya objektif dan subjektif hingga yang bersangkutan tidak harus ditahan," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Ia juga mengatakan bahwa, pertanyaan penahanan terhadap Ahok juga bisa ditanyakan kepada Polri karena Polri juga tidak melakukan penahanan terhadap Ahok.

Sebenarnya, kata dia, penyidikan kasus tersebut harus dihentikan mengingat yang bersangkutan tengah mengikuti Pemilihan Gubernur DKI, tetapi faktanya tetap diteruskan penyidikannya.

Ia mengatakan bahwa persidangan perdana perkara Ahok akan dimulai pada 13 Desember 2016 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut).

"Dari informasi yang kami terima, sidang perdana sudah disiapkan dan akan digelar pada 13 Desember 2016 mendatang," katanya.

Untuk menghadapi persidangan itu, pihaknya sudah menyiapkan 13 jaksa penuntut umum, di antaranya satu jaksa bernama Irene digantikan karena dinilai ada praduga.

"Jadi saya perintahkan JAM Pidum untuk mengganti, memang jaksa ada di posisi subjektif tapi di sisi pandang objektif," katanya.

Sementara itu, Humas PN Jakut, Hasoloan Sianturi mengatakan persidangan Ahok akan digelar di Ruang Kusuma Atmaja lantai 2 eks-gedung PN Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17.

"Ruangannya di lantai 2, Ruang Kusuma Atmaja, itu ruangan yang besar dibandingkan ruangan lainnya," katanya di Jakarta.

Ia juga menyebutkan bahwa PN Jakut sudah dua bulan terakhir ini "mengungsi" ke eks-gedung PN Jakpus itu mengingat bangunan yang dimilikinya di Sunter tengah mengalami renovasi.

"Kita bersidang untuk sementara di Jalan Gajah Mada dahulu sampai renovasi PN Jakut selesai," katanya.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail tentang kapasitas gedung tersebut. "Kapasitas Ruang Kusuma Atmaja sendiri, saya belum tahu ya. Tapi ruangan itulah terhitung paling besar di eks-PN Jakpus itu," kata Hasoloan Sianturi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi RP Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan mengantisipasi kerawanan yang terjadi saat sidang Ahok. Menurut Arga, antisipasi potensi kerawanan yang akan muncul adalah aksi elemen masyarakat yang berdemonstrasi di sekitar lokasi persidangan.