Indeks Kasus Djoko Tjandra

Ketua PN Jakarta Selatan menolak PK Djoko Tjandra karena tidak memenuhi syarat formil berupa kehadiran fisik dalam persidangan.

Kejagung Hari Setiyono berkilah Jamintel juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, tapi diakui belum berhasil menangkap Djoko Sugiarto Tjandra.

Anggota Komisi I DRR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa desakan ICW untuk Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra, tidak proporsional dan salah sasaran.

BIN mengklaim terus berkoordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri untuk memburu buron koruptor.

Banyak pihak menuding Kejaksaan tak serius sehingga koruptor Djoko Tjandra bisa melenggang bebas masuk ke Indonesia hingga mengajukan PK.

Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap.

Anita beserta Djoko Tjandra diduga bertemu dengan Kajari Jaksel, Nanang Supriyatna.

Brigjen Prasetijo Utomo sempat menginstruksikan anak buahnya membakar surat jalan buron Djoko Tjandra saat berada di Indonesia.

JPU perkara peninjauan kembali Djoko Soegianto Tjandra menolak permohonan tim kuasa hukum Djoko Soegianto Tjandra untuk menggelar sidang peninjauan kembali secara daring.

Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo ditetapkan tersangka karena meloloskan buronan kakap Djoko Tjandra saat berada di Indonesia.

Polisi mencegah Anita Kolopaking ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan pemalsuan surat jalan yang dikeluarkan Brigjen Prasetijo Utomo.

Jaringan bisnis Djoko Tjandra lewat Mulia Group kini masih moncer di Indonesia. Kasus teranyar adalah sengketa OJK dengan Wisma Mulia I di Jakarta Selatan.

Bareskrim Polri kirim surat pencekalan terhadap kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Anita Kolopaking ke Imigrasi pada 22 Juli 2020. 

Anita Kolopaking kembali diperiksa terkait surat jalan dari kepolisian kepada buron korupsi Djoko Tjandra.

Anna Boentaran melakukan banyak hal untuk suamnya, Djoko Tjandra, agar bebas dari hukum. Dari mulai JR ke MK hingga berkirim surat ke polisi.

Pengacara Djoko Tjandra berinisial ADK telah diperiksa Tim Khusus Bareskrim Polri terkait surat jalan yang dikeluarkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Anita rencananya akan diperiksa terkait surat perjalanan Djoko Tjandra yang dikeluarkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Kasus dugaan tindak pidana Brigjen Pol Prasetijo Utomo naik ke penyidikan dengan dugaan Pasal 263 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 KUHP.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin, meminta seluruh jajaran Komisi III DPR RI untuk mengawasi kinerja penegak hukum yang menangani kasus surat jalan buronan Djoko Tjandra.