Menurut Jokowi, pengguna BPJS Kesehatan sudah tembus 267 juta atau 95 persen lebih. Dari 95 persen pengguna, sekitar 67 juta pengguna dibayar lewat APBN.
Isu terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai jika program Kartu Pra-Kerja yang diwacanakan oleh Joko Widodo perlu diawasi pelaksanaannya terkait sudah tepat atau belum sasaran penerima kartu tersebut.
Presiden Jokowi memperlihatkan pelayanan terhadap pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan aktivitas di Pasar Tanah Abang kepada Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde.
Seluruh penduduk Indonesia ditargetkan sudah terlindungi jaminan kesehatan pada 2019. Di sisi lain, anggaran Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan terus mengalami defisit.
BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 69 juta penduduk Indonesia hingga kini belum tercatat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Bagi beberapa orang yang kurang beruntung, momen lebaran untuk berkumpul bersama keluarga besar di rumah harus terabaikan bila salah satu anggota keluarga dirawat di rumah sakit.
Pada peresmian PLBN Terpadu Aruk, Presiden Jokowi membagikan 439 KIP dari total penerima KIP di Sambas sebanyak 1.034 penerima, KIS untuk 40 keluarga, 475 PMT dan 359 PKH dari total 8740 keluarga.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menghimbau agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi proaktif melakukan inventarisasi dan melaporkan permasalahan yang terjadi di daerah supaya membantu pemerintah pusat mempercepat program pembangunan.
Sebanyak 40 persen alamat peserta yang tertera di Kartu Indonesia Sehat Bantuan Iuran Pemerintah (KIS-BIP) di wilayah kerja kantor Pos Indonesia Cabang Manokwari tidak jelas.