tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai jika program Kartu Pra-Kerja yang diwacanakan oleh Joko Widodo (Jokowi) perlu diawasi pelaksanaannya terkait sudah tepat atau belum sasaran penerima kartu tersebut.
"Itu semua akan dilaksanakan apabila itu semua sesuai dengan apa yang dicanangkan, ini tentunya hal-hal yang bisa melaksanakan dan kita serahkan kepada Pemerintah dan kita sebagai DPR tentunya bersifat mengawasi apakah itu pas atau belum," kata Agus saat ditemui di DPR RI, Rabu (6/3/2019) pagi.
Agus belum banyak memberi komentar terkait tiga kartu yang dikeluarkan Jokowi nanti ketika menjadi Presiden RI kembali. Karena, menurutnya, tepat atau tidaknya kebijakan tersebut bisa dinilai ketika sudah diterapkan.
"Dilihat kebijakan pas atau belum kan tentunya kalau sudah berjalan, sedangkan ini kan baru akan dilaksanakan, tentunya yang terbaik ini kita menunggu hasil pelaksanaannya setelah itu kita evaluasi," katanya.
"Biarlah ini dilaksanakan, tentunya dengan pertanggungjawaban penuh dengan kajian," lanjutnya.
Selama pemerintahannya di periode pertama, program kartu yang dikeluarkan Jokowi ialah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (Rastra), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kini, di tengah masa kampanye Pilpres 2019, Jokowi menjanjikan tiga program kartu baru yakni Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Pekerja.
Tujuan dari program itu antara lain untuk menjamin pendidikan masyarakat miskin hingga perguruan tinggi, pelatihan kepada lulusan SMK hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
