Indeks Joko Widodo

Jokowi melarang menterinya membuat kebijakan strategis, termasuk mengganti pejabat di kementerian atau lembaga. Mengapa Enggartiasto justru melantik 7 eselon 1?

Bambang Brodjonegoro menyatakan Presiden Jokowi akan segera mengumumkan lokasi Ibu Kota Indonesia yang baru. Pilihannya di Kalteng, Kaltim dan Kalsel. 

Ahli hukum Feri Amsari menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk melarang eks koruptor maju Pilkada Serentak 2020. 

Penolakan Sekretariat Negara terhadap permohonan LBH Jakarta soal salinan Keppres Capim KPK dinilai sebagai bentuk ketidaktransparanan pemerintah Jokowi.

Jokowi sebut akan melarang dan tak bisa berkompromi terkait perpanjangan izin organisasi FPI, jika mereka membahayakan negara

Soal peluang Front Pembela Islam (FPI) akan dibubarkan oleh Presiden Jokowi, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sependapat dengan Jokowi.

Arsul Sani menyatakan tidak ada pembahasan soal pembagian kursi menteri di acara pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf. 

Jokowi menyatakan partai-partai pendukungnya hingga kini belum pernah bertemu untuk membahas penambahan anggota koalisi. 

Faisal Basri menyatakan investasi di Indonesia sebenarnya sudah besar. Namun, dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. 

Jokowi sudah kalah 0-3 dari warga atas kasus kebakaran hutan. Tapi ternyata dia tak menyerah dan mengupayakan peninjauan kembali.

Pemerintah akan mengajukan PK terhadap putusan MA yang menyatakan Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat negara melawan hukum dalam kasus karhutla di Kalteng. 

Alghiffari Aqsa menyatakan seharusnya Jokowi langsung membentuk TGPF independen dan tidak memberi waktu lagi kepada Polri untuk mengusut kasus penyerangan Novel Baswedan. 

Sejumlah partai oposisi tengah bermanuver untuk pindah haluan ke kubu Jokowi. Ini baik jika para pimpinan partai bisa menjaga kepatuhan para pader. Jika tidak, meeka hanya akan jadi pengganggu.

Amien Rais memberi kesempatan bagi Jokowi. Bagi pengamat, ini hanya strategi Amien untuk memastikan Prabowo tetap ada di barisan oposisi.

Polemik yang terjadi di kabinet Jokowi-JK, khususnya menteri ekonomi teknis perlu jadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan sosok yang akan mengisi kursi tersebut.

Walhi menilai pidato "Visi Indonesia" menunjukkan arah kebijakan Jokowi yang semakin tidak peduli dengan masalah lingkungan. 

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai untuk mencapai visinya, Jokowi perlu membersihkan menteri ekonomi dari parpol, terutama mereka yang kinerjanya selama ini disorot.

Saleh mengklaim meski tak masuk dalam pemerintahan, partainya masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan agar kepentingan rakyat dapat terjaga dengan baik.

PAN menyatakan kesepakatan dengan ucapan Jokowi soal menjadi oposisi adalah sikap mulia dan terhormat.

Tinggal satu hal saja yang bisa membuat Baiq Nuril lepas dari segala tuntutan: amnesti Jokowi.