Memangnya Indonesia Bisa Benci Produk Luar Negeri, Pak Jokowi?

tirto.id - “Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta tapi benci.”

Pernyataan itu diucapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021) lalu. Pernyataan ini jelas menggemparkan dunia usaha khususnya perusahaan asing yang saat ini menikmati pasar Indonesia.

Sadar pernyataan Jokowi memberikan sinyalemen buruk bagi dunia internasional, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buru-buru meluruskan pernyataan itu empat jam kemudian. Lutfi mengatakan Presiden tidak sepenuhnya anti pada produk luar negeri dan menegaskan Indonesia tidak pernah bermaksud bersikap proteksionis alias menutup diri dari produk asing.

Menurutnya Jokowi hanya benci produk asing yang dijual dengan praktik perdagangan ilegal seperti predatory pricing--sengaja mematok harga sangat murah untuk menghancurkan pesaing sehingga dapat menguasai pasar dan menentukan harga semaunya.

Lutfi mengklaim Jokowi mengatakan demikian karena menerima laporannya dua hari sebelumnya. Waktu itu ia melaporkan tentang hancurnya UMKM fesyen Islam di Indonesia akibat serangan produk impor.

Lutfi bercerita bahwa industri rumah tangga Indonesia yang menjual dan memproduksi hijab mengalami kemajuan luar biasa sepanjang 2016-2018. Ada 3.400 tenaga kerja dengan total gaji 650 ribu dolar AS waktu itu. Sayangnya kesuksesan ini tak berumur panjang lantaran informasi pasar hijab Indonesia disadap melalui teknologi artificial intelligence (AI) perusahaan digital. Alhasil, industri di Cina ikut memproduksi hijab untuk dikirim ke Indonesia.

Untuk menembus pasar Indonesia, Lutfi menuding barang-barang itu disubsidi sehingga harganya sangat murah, sampai-sampai tambahan bea masuk 44 ribu dolar AS bisa dipandang angin lalu oleh konsumen Indonesia.

“Turun, matinya kompetisi, matinya industri UMKM inilah yang menyebabkan kebencian produk asing yang diutarakan Presiden. Karena kejadian perdagangan yang tidak adil,” ucap Lutfi.

Meski perlu repot-repot diklarifikasi anak buahnya, Jokowi merasa tak ada yang keliru dari pernyataannya itu. Dalam Rapat Kerja Nasional XVII HIPMI 2021, Jumat (5/3/2021) kemarin, mantan Gubernur DKI itu mengatakan, “masak enggak boleh bilang tidak suka?”

Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai Presiden seharusnya menjauhi kata-kata yang berbau xenofobia alias takut atau benci sesuatu yang berbau asing. Soalnya, pernyataan tersebut bisa dibalas negara lain dengan cara ikut membenci produk Indonesia.

Menurutnya masih banyak pernyataan lain yang lebih diplomatis tapi maksudnya serupa, misalnya “menggalakkan produk buatan Indonesia”. Cina melakukan itu dengan jargon “Made in China 2025,” atau “Made in All of America” ala Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

“Di sisi lain ini bertentangan dengan keinginan Presiden yang ingin lebih banyak investasi asing di Indonesia,” ucap Andry kepada reporter Tirto, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, menurutnya pernyataan ini juga jauh panggang dari api lantaran saat ini Indonesia masih banyak bergantung pada barang impor. Tak usah jauh-jauh, vaksin COVID-19 yang digadang-gadang jadi senjata utama Indonesia menangani pandemi saja merupakan produk luar negeri dari Cina, Inggris, dan Amerika Serikat.

Di luar vaksin, Indonesia juga biasa berlangganan sejumlah produk luar negeri. Bahkan jika tak mengimpor, gejolak harga di dalam negeri hampir pasti terjadi.

Menurut data Kementerian Pertanian, hampir 100 persen bawang putih tahun 2020 diimpor dari Cina. Pemerintah mengizinkan impor 575.473 ton dengan kalkulasi total kebutuhan 560.390 ton sementara produksi dalam negeri hanya 48.821 ton.

Pun dengan komoditas lain yang juga begitu dekat dengan masyarakat, gula. Data Trade Map menunjukkan Indonesia adalah juara bertahan impor gula selama 2016-2018 dengan nilai impor berturut-turut 1,7-2 juta dolar AS. Tahun 2019, Indonesia turun ke peringkat kedua dengan nilai impor 1,3 juta dolar AS atau kalah dari Amerika Serikat yang mencapai 1,6 juta dolar AS.

Indonesia semakin tampak tak berdaya tanpa produk impor jika definisi “produk-produk dari luar negeri” mencakup bahan baku dan barang modal.

Andry mencontohkan dengan mobil. Melansir data Kementerian Perindustrian, hanya ada 21 tipe mobil yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 70 persen--yang berarti 30 persen sisanya harus dipenuhi dari impor. Di luar 21 itu, praktis porsi komponen impor lebih besar lagi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat 72,91 persen impor bahkan didominasi bahan baku dan 16,74 persen barang modal. Artinya, produk yang diproduksi di dalam negeri saat ini masih memiliki unsur-unsur luar negeri dengan variasi beragam.

Turunnya impor selama 2020 lalu yang memicu surplus terbesar sepanjang sejarah atau 21,74 miliar dolar AS pun tak bisa dibanggakan. Pasalnya, impor erat dengan perekonomian Indonesia sehingga penurunannya juga diikuti perlambatan konsumsi dan aktivitas produksi dalam negeri.

Atas dasar itu semua Andry mengatakan Jokowi dan pemerintahannya perlu membenahi industri dalam negeri terlebih dulu, mulai dari mengurangi ketergantungan impor bahan baku sampai lekas mengembangkan produk-produk yang selama ini belum bisa diproduksi sendiri. Bagi produk yang sudah ada, ia mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan daya saingnya baik dari sisi kualitas maupun harga. Cara ini lebih efektif karena pemerintah tak bisa memaksa konsumen tak membeli apalagi menutup habis masuknya barang dari luar negeri.

“Kalau strateginya hanya embargo, saya rasa produk kita juga tidak akan bisa meningkat,” ucap Andry.