tirto.id - Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri yang dipilih Presiden Joko Widodo. Namanya tercantum di dalam Surat Presiden yang dibawa oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR RI, Rabu (13/1/2021) kemarin. Pria kelahiran Ambon 5 Mei 1969 itu akan menggantikan Idham Azis yang pensiun awal tahun ini.
Setelah ini Listyo tinggal menjalankan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan ujian akan dilaksanakan oleh Komisi III beberapa waktu mendatang. Setelahnya, nama Listyo akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota. Semua proses ini akan ditempuh selama 20 hari terhitung sejak surpres diterima.
“DPR akan menjalankan proses tersebut sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku dan kita akan dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang ditunjuk Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR,” kata Puan, Rabu.
Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan Listyo telah dekat dengan Jokowi sejak lama. Ia adalah Kapolresta Surakarta/Solo sejak April 2011 ketika Presiden masih menjabat Wali Kota Solo. Saat itu Listyo berpangkat komisaris besar (kombes).
Saat keduanya menjabat, terjadi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Solo, 25 September 2011.
Ketika menjabat Presiden pada 2014 lalu, Jokowi mempercayakan Listyo sebagai ajudannya.
Rekam Jejak
“Bahwa Listyo punya kedekatan dengan Presiden, semua orang tahu. Tapi apa yang mendasari Listyo dipilih untuk diusulkan Presiden, itu belum tersampaikan ke publik,” kata Bambang kepada reporter Tirto, Kamis (14/1/2021).
Menurut Bambang, pertimbangan Jokowi memilih Listyo adalah ia memiliki kemampuan dan rekaman jejak yang cukup baik.
Listyo lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1991. Sementara pendidikan terakhirnya adalah S2 Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia (UI).
Ia lulus pada 2005 dengan tesis berjudul Efektivitas Mediasi oleh Kepolisian dalam Penanganan Konflik Etnis di Kalijodo, Jakarta. Supervisornya kala itu adalah Adrianus Meliala, kini anggota Ombudsman RI.
Dua tahun setelah lulus Akpol, Listyo berkarier sebagai Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang dengan pangkat inspektur dua.
Saat menjabat Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur Listyo berkontribusi membantu tim Gegana Polda Metro Jaya memburu pengebom Plaza Atrium, Jakarta Pusat, bernama Dani. Bom meledak pada 1 Agustus 2001. Listyo menjabat sejak 1999, setahun setelah reformasi bergulir.
Jabatan berikutnya lagi-lagi kapolsek. Kini di Tambora, Jakarta Barat, dengan pangkat komisaris pada 2003. Dua tahun kemudian barulah Listyo punya jabatan baru: Kepala Satuan Intel dan Keamanan Polres Jakarta Barat.
Saat berpangkat ajun komisaris besar antara 2006 sampai awal 2009, ia bertugas di berbagai jabatan administratif di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
Kariernya yang tampak stagnan itu perlahan berubah haluan sejak Oktober 2009, ketika dipilih sebagai Kapolres Pati. Setahun kemudian dia menjabat Kapolres Sukoharjo, dan pada tahun yang sama dimutasi menjadi Wakapolres Kota Semarang.
Setelah dari Semarang itulah dia 'berjodoh' dengan Jokowi. Hanya menjabat setahun di Solo, Listyo pindah bertugas ke Jakarta, kali ini ke 'kantor pusat', menjabat Asubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri. Di sini ia bertugas selama dua tahun sebelum bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Mei 2013.
Setelah Jokowi terpilih pada 2014, Listyo ditarik lagi ke Jakarta dan menjadi ajudan sampai 2016. Purna tugas, dia diangkat sebagai Kapolda Banten dengan pangkat brigadir jenderal pada 2016.
Saat inilah dia mendapatkan bintang pertamanya. Di angkatannya, dia adalah perwira pertama yang meraih pangkat jenderal.
Agustus 2018 Listyo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan kembali mendapatkan bintang. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Reserse Kriminal sejak 6 Desember 2019, menggantikan Idham Azis yang kelak jadi Kapolri. Dia adalah pejabat termuda di posisi tersebut dalam satu dekade terakhir.
Pada jabatannya yang terakhir Listyo menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra.
Listyo memiliki harta lebih dari Rp8 miliar, tepatnya Rp8.314.735.000, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disebutkan bahwa harta tersebut termasuk tanah dan bangunan dengan nominal sebesar Rp6,15 miliar yang tersebar di tiga daerah di mana ia pernah menjabat: Kota Semarang, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta.
Selain itu tercatat pula kekayaan berupa alat transportasi dan mesin sebesar Rp320 juta; harta bergerak lainnya Rp975 juta; surat berharga Rp896 juta; dan harta lainnya Rp869 juta. Listyo tercatat tidak memiliki utang.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
