Indeks Jiwasraya

Menteri BUMN Erick Thohir berencana menjual Mal Cilandak Town Square atau Citos yang merupakan aset milik Jiwasraya untuk bayar polis jatuh tempo nasabah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim telah menyiapkan skema dan dana untuk membayar polis jatuh tempo nasabah Jiwasraya di bulan ini.

Diperlukan reformasi pada institusi pengawas industri keuangan non-bank sehingga kasus dugaan korupsi seperti yang terjadi pada Jiwasraya tidak terulang.

Wimboh Santoso mengklaim dampak yang ditimbulkan masalah Jiwasraya pada industri asuransi relatif kecil, sebab sumbangsih Jiwasraya hanya 1 persen.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah menilai pelaporan Dirut Jiwasraya Hexana merupakan hak Benny Tjokro. Nantinya kepolisian dan pengadilan yang akan menentukan nasib laporan itu.

Pemerintah dan OJK masih berkoordinasi dengan DPR untuk menentukan opsi yang tepat dalam penyelamatan Jiwasraya.

Aksi gabungan dari FPI, PA 212 dan GNPF Ulama mendesak agar megakorupsi seperti Jiwasraya dan Asabri diusut tuntas, tapi massa yang ikut demo tak paham kasus rasuah yang mereka tuntut.

FPI akan mendesak DPR RI untuk bersikap secara serius dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya serta mengusut PT Asabri.

Penanganan kasus Jiwasraya oleh Kejagung dinilai mengesampingkan nasabah Hanson yang kerugiannya lebih dari Rp2 triliun.

Nasabah Jiwasraya ingin bertemu dengan Menkeu dan Kepala OJK untuk menanyakan kejelasan nasib dana investasi.

Nasabah Jiwasraya mengaku dihalang-halangi petugas saat ingin bertemu dengan pejabat OJK.

Kementerian BUMN akan memprioritaskan pembayaran polis tradisional nasabah Jiwasraya.

Kementerian BUMN menyatakan pembentukan holding asuransi bakal memperkecil adanya salah investasi dan kasus gagal bayar yang menimpa Jiwasraya.

Fraksi PKS dan Demokrat menyerahkan surat dukungan mereka soal pembentukan Pansus Jiwasraya.

President Direktur CBC, Achmad Deni Daruri, mendorong pemerintah memeberikan PMN kepada PT Asuransi

SBY disebut memiliki perhatian terhadap isu Jiwasraya agar perusahaan asuransi milik negara itu sehat kembali.

Parlemen menilai OJK pincang dalam hal pengawasan. Lalu, perlukah lembaga ini dibubarkan?

Ketua Dewan Komisioner OJK menyatakan pihaknya sudah bekerja secara profesional.

Termasuk di antaranya mantan Kadiv Investasi Jiwasraya hingga Dirut Sinarmas Sekuritas.

Risiko sistemik pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti kasus korupsi Jiwasrata bergantung pada ukurannya.