tirto.id - President Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, mendorong pemerintah untuk mem-bail out atau memeberikan peyertaan modal negara (PMN) kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen nyata untuk menyelesaikan sengkarut keuangan Jiwasraya dengan memprioritaskan kepentingan nasabah, yakni mengembalikan uang mereka secara terukur, obyektif, kredibel dan akurat dengan pendekatan bisnis.
Ia juga meminta semua pihak, baik itu DPR, BPK, kejaksaan agung hingga ombudsman, menggunakan kewenangannya untuk mendukung hal tersebut.
"Artinya, dana mereka harus segera dikembalikan," kata Daruri di Jakarta, Senin (3/2/2020) seperti dikutip Antara.
"Nasabah lah yang hari ini dirugikan bukan negara dalam kasus Jiwasraya," imbuhnya.
Deni menyampaikan, pemerintah dapat mencontoh pemerintah Amerika Serikat (AS) saat mengambil alih perusahaan asuransi AIG (yang notabene milik swasta), karena memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang besar dengan industry keuangan.
Pengambilalihan itu memang tidak mulus lantaran ditentang banyak pihak lantaran pemerintah AS dianggap negara tidak boleh memiliki badan usaha milik negara.
Namun karena alasan yang kuat, yakni argumentasi tentang keterkaitan yang sangat besar terhadap sektor perekonomian, maka langkah pengambilalihan tersebut juga disetujui parlemen.
Selanjutnya, papar Deni, pemerintah Amerika mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengambilalih AIG.
Belakangan, keputusan pemerintah AS ternyata tepat lantaran memberikan keuntungan yang signifikan. Untuk membail-out AIG, pemerintah AS menggelontorkan 182,3 miliar dolar AS, dan menjualnya 205 miliar dolar AS.
Artinya, ada keuntungan sebesar 22,7 miliar dolar AS: di mana, dana bail out 182,3 miliar dolar AS itu berasal dari pemerintah AS dan bank sentral AS cabang New York, yang merupakan pinjaman.
Dalam hal ini, pemerintah AS mendapatkan 79,9 persen saham AIG. "Penting untuk dicatat, bahwa pinjaman diberikan oleh bank sentral. Pengalaman ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia," ungkap Deni.
Terkait Jiwasraya, Deni mengusulkan pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi dampak sistemik dari kasus seperti Jiwasraya.
Tentu hal tersebut bukan ranah Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK) lantaran komite tersebut tak didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Undang-Undang yang ada saat ini, sebut Deni, menutup mata bahwa kasus lembaga asuransi bersifat sistemik.
Untuk itu, ia menyarankan dibentuk sebuah tim yang sebaiknya dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir dengan penasehat yang berkualitas dan berintegritas.
"Tujuannya bukan saja menyelamatkan Jiwasraya tetapi juga memastikan bahwa Jiwasraya tidak berpotensi menjadi krisis yang bersifat sistemik, selain juga untuk menjamin pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika nantinya dilakukan bailout," ungkapnya.
Belajar dari pengalaman AS membail-out AIG, kata dia, solusi bisnis memang harus lebih diutamakan.
Ia mengaku miris lantaran ada ada pihak yang mempunyai kewenangan, namun berakrobat politik atau hukum hanya untuk menunjukan superioritas lembaga, tanpa memperdulikan pemegang polis yang hari ini menunggu kepastian pembayaran.
Apalagi hal tersebut dilakukan di tengah sistem keuangan non bank saat yang masih jauh dari kokoh.
Berdasarkan Undang Undang No 29 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), ada klausul yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan yang dianggap dapat memicu krisis keuangan adalah bank, dan bukan asuransi.
Logika dasarnya adalah bank memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang lebih besar dengan sektor keuangan lainnya.
"Sementara itu berdasarkan akal sehat lembaga keuangan apakah bank ataupun non bank berpotensi memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang secara relative besar dengan sektor keuangan lainnya," paparnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
