Indeks Izin Reklamasi

Wagub DKI Riza Patria mengaku merasa bersyukur Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan PT Jaladri Kartika Pakci di tingkat PK.

Reklamasi Ancol seluas 20 hektare akan digunakan untuk publik seperti museum sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam.

Koalisi menilai keputusan Anies memang sejak awal hanya gimik. Karena itu ia mudah kalah di pengadilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak banding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perpanjangan izin reklamasi Pulau I.

Merespons putusan PTUN ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau I yang dimohonkan PT Jaladri Kartika Pakci.

Enam Pejabat Pemprov Kepri ini diperiksa untuk tersangka Nurdin Basirun.

Anies menilai setiap kebijakan selalu ada celah, sehingga saat kebijakan pembatalan izin reklamasi Jakarta digugat, ia akan menghadapinya di pengadilan.

LBH Jakarta menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa menerbitkan ulang Surat Keputusan Pembatalan Izin Reklamasi kepada semua pulau yang disengketakan di PTUN.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan merangkul warga terdampak reklamasi dalam proses banding atas putusan PTUN Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan menempuh banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang memenangkan PT Taman Harapan Indah, selaku pengembang reklamasi.

Pemprov DKI Jakarta berencana melaksanakan upacara 17 Agustus mendatang di salah satu pulau bekas proyek reklamasi, yang saat ini telah diubah nama menjadi Pantai Maju. 

PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan soal pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H untuk PT Taman Harapan Indah.

Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan upacara 17 Agustus mendatang di salah satu pulau bekas proyek reklamasi, yang saat ini telah diubah nama menjadi Pantai Maju.

Saat ini banyak nelayan yang masih bisa bertahan hidup bergantung oleh wilayah pesisir, namun hal tersebut akan hilang saat ada pembangunan yang merusak ekosistem laut.

Anies mengklaim tidak leluasa bergerak karena jelang ia menjabat berbagai aspek legal reklamasi sudah dirapikan lebih dulu.

WALHI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Pergub Nomor 206 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum reklamasi dijalankan selama ini.

Menurut Iwan salah satu nelayan di Teluk Jakarta pemberian IMB itu justru menandakan bahwa Anies tak berpihak pada rakyat.

Ada lahan kontribusi dari pulau reklamasi buat kepentingan publik. Tapi, sampai kini, belum ada wujudnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini belum berkomentar mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan ke pengembang di pulau reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu pada Pergub era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai landasan legalitasnya.