Indeks Izin Reklamasi

Gubernur Anies Baswedan tidak mau menjelaskan secara detail tentang IMB pulau reklamasi.

Komisi D DPRD DKI akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta terkait ppenerbitan IMB Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta masih bungkam soal isu penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Pengembang merugi setelah izin reklamasi dicabut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Perubahan nama Pulau Reklamasi ini
dapat dimaknai sebagai penanda munculnya
harapan baru bagi warga DKI Jakarta.

Meski nanti gubernur
DKI berganti, pengajuan
izin kembali sulit dilakukan.

Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi. Nasib 4 pulau yang sudah dibangun akan ditentukan setelah kajian dampak keberadaan rampung.

Anies Baswedan menekankan jika pencabutan izin tersebut dilakukan karena ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh perusahaan pengembang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip reklamasi di Teluk Jakarta, Selasa (26/9/2018).

Para penentang reklamasi Teluk Benoa menganggap proyek ini tak bisa lagi dilanjutkan karena izin AMDAL dari KLHK sudah kadaluarsa. Tapi KLHK punya pandangan berbeda.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tak mau ambil pusing soal nasib ratusan bangunan bernilai miliaran tersebut.

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proses reklamasi Teluk Jakarta mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai irit berkomentar soal reklamasi Teluk Jakarta.

Anies menegaskan penerbitan sertifikat HGB pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum.

Walhi dan 15 nelayan mengajukan gugatan atas penerbitan HBG Pulau D ke PTUN Jakarta karena menilai proses keluarnya perizinan tersebut menyalahi prosedur.

Pengurukan sisa Pulau G, yang dibangun anak usaha Agung Podomoro Land, hanya menunggu rekayasa teknologi atas aliran air dingin pembangkit listrik PLN Muara Karang.

Polda Metro Jaya memutuskan menaikkan kasus dugaan korupsi terkait proyek reklamasi Jakarta ke penyidikan. Tapi, polisi belum menetapkan tersangka di kasus ini.

Menteri Luhut enggan berkomentar soal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta karena menurutnya, itu sudah menjadi tanggung jawab Pemrov DKI.

KSTJ menilai, proses penerbitan HPL dan HGB cacat lantaran tidak adanya dua peraturan daerah yang menjadi dasar dilakukannya reklamasi.

"Untuk mencari jalan yang sudah terlanjur dibangun mempunyai manfaat. Jadi yang disampaikan Pak Wapres itu konsisten dengan yang ada di pikiran Pak Anies dan Bang Sandi," kata Sudirman.