Indeks Izin Reklamasi

Sudirman Said merespons pernyataan Presiden Jokowi yang sebelumnya mengklarifikasi Pergub DKI Jakarta Nomor 146 bukanlah izin pembangunan reklamasi, melainkan petunjuk teknis.

Presiden Jokowi juga memberikan klarifikasi tentang Pergub DKI Jakarta Nomor 146 yang menyangkut soal reklamasi.

Keputusan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada telah dibicarakan pemerintah pusat dengan Pemprov DKI atas dasar pertimbangan efisiensi.

"Yang jelas Pak Jokowi habis lantik kita kemarin sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang kita ingin bicarakan," katanya.

Pemerintah dianggap tidak transparan sebab enggan membuka dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan syarat untuk pencabutan moratorium reklamasi.

Para penolak reklamasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan meminta KPK dan KY mengawasi jalannya persidangan banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta atas putusan hakim PTUN tentang pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K.

Hasil putusan sidang PTUN proyek reklamasi Teluk Jakarta pada Kamis (16/3/2017) membatalkan izin reklamasi terhadap pulau I, F dan K. Putusan tersebut, menurut Emmy Hafild, tidak akan berpengaruh pada proses perolehan suara yang akan dituai oleh Ahok pada saat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti.

Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mencabut perizinan reklamasi Pulau F yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo.

Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, izin reklamasi pulau G masih berlaku, meskipun Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan untuk membatalkan izin reklamasi tersebut. Menteri Siti menilai pembatalan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan proses hukumnya masih tetap berjalan.