Indeks Insider

East Ventures cenderung menahan kepemilikan saham di startup yang masih memiliki prospek pasar kuat.

Pemerintah akan mengevaluasi kembali stimulus yang telah digelontorkan, termasuk untuk masyarakat perkotaan.

Sektor kesehatan menjadi prioritas menyusul pembelajaran dari pandemi Covid-19 dan masih besarnya ruang untuk berkembang di Asia Tenggara.

Bappenas menilai kenaikan HET tidak akan menyelesaikan masalah jika praktik pembelian gabah di atas HPP terus berlanjut.

Pembebasan produk AS terhadap ketentuan TKDN untuk mengatasi berbagai hambatan non-tarif yang muncul dalam hubungan dagang kedua negara.

Airlangga berharap pemberian diskon ini dapat mergerakan masyarakat di akhir tahun, sehingga berdampak nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meski jeblok East Venture tetap akan melakukan investasi ke perusahaan rintisan potensial dengan portofolio bagus dan founder kredibel.

Fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua hanya 50 persen, disepakati untuk tetap 100 persen sampai dengan akhir 2025.

Menurut Airlangga, sejauh ini konflik antara keduanya juga masih sangat terbatas, sehingga tidak berdampak secara langsung terhadap ekonomi nasional.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan pasar domestik di tengah potensi derasnya barang impor asal AS.

Laba bersih yang berhasil dicapai Perseroan ditopang oleh penguatan likuiditas dan pengelolaan kualitas aset hingga enam bulan pertama 2025.

Keputusan impor ini tetap akan mempertimbangkan perlindungan terhadap petani dalam negeri.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini dan akan terus didukung oleh DPR.

BPS berharap metode penghitungan baru tersebut dapat digunakan dalam mengitung jumlah penduduk miskin pada Maret 2026.

Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2024 yang sebanyak 3,56 juta orang, jumlah penduduk miskin Maret 2025 turun 1,18 juta orang.

Indofarma masuk daftar 55 emiten yang berpotensi didelisting. Pasalnya, saham INAF sudah disuspensi sejak 2 Juli 2024.

Dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor semakin patuh melaksanakan kewajibannya.

Ketimpangan pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah yang semakin lebar menandakan manfaat pertumbuhan ekonomi di ibu kota belum merata.

Ancaman dan permintaan ini disampaikan Zulhas buntut kasus oplosan beras yang terjadi belakangan.

Langkah ini diambil lantaran praktik pengoplosan ini merugikan masyarakat. Terlebih, hal ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.