Indeks Insider

Reformasi sistem TKDN ini juga merupakan bagian dari deregulasi yang tengah gencar dilakukan pemerintah.

Proyek waste-to-energy belum dipastikan apakah akan digarap oleh PLN atau swasta.

Meski demikian, target tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, sebab tantangan berupa pelemahan harga minyak mentah di depan mata.

Purbaya berharap, melalui rencana kenaikan TKD ini, daerah tidak akan lagi resah dengan kondisi fiskal yang cekak.

Purbaya memastikan suntikan dana tersebut sudah akan membanjiri 6 bank pelat merah besok, Jumat (11/9/2025).

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk memahami secara tepat ketentuan perpajakan terkait warisan.

Pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menyebut Pertamina siap menyuplai BBM non-subsidi pada SPBU swasta.

Berdasar catatan BI, per Agustus 2025 total outstanding SRBI yang dimiliki oleh investor asing, perbankan dan non-bank senilai Rp711,72 triliun.

Saat ini diskusi dan kajian mengenai zona rendah emisi telah berlangsung antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kementerian ESDM akan tetap memerhatikan aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi saat kelak menata pengelolaan PT Timah.

Meski puncak emisi mundur ke 2035, Indonesia tetap berkomitmen mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.

Langkah penggabungan operasional tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini.

Rerata pertumbuhan 5 persen, buat Indonesia menerima kutukan sebagai negara yang terjebak dalam pendapatan menengah (middle income trap).

Selain di sektor penerbangan, Pertamina juga tengah menyiapkan langkah merger untuk lini bisnis lain.

Sektor ini dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi dan akan menjadi penggerak permintaan listrik baru.

Pasalnya, ketidakjelasan pemberian insentif sebesar Rp7 juta ini, justru menghambat minat beli masyarakat.

PLTS terapung di Danau Singkarak hadapi penolakan masyarakat karena dianggap membahayakan ekosistem danau.

Dari realokasi anggaran tanpa RAPBN hingga dua jilid tax amnesty. Ini tiga kebijakan kontroversial Sri Mulyani saat jabat Menkeu.

Dengan berakhirnya insentif kendaran listik berbasis baterai, pemerintah menargetkan 100.000 unit dapat diproduksi dari pabrikan lokal.