Indeks Indonesia Corruption Watch

Kasus suap yang menjerat mayoritas anggota DPRD Kota Malang dinilai oleh ICW menjadi bukti bahwa larangan eks napi korupsi menjadi caleg patut diberlakukan.

Salah satu contoh penyelewengan dana Otsus adalah kasus korupsi yang menjerat Gubernur Aceh.

Tama menyatakan, pengurangan pidana untuk koruptor itu tercermin dari perbandingan tiga pasal di RKUHP dengan UU Tipikor.

Peneliti ICW Tama S. Langkun mengatakan jika Rancangan Revisi KUHP disahkan maka dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. 

Menurut ICW, Bambang pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi simulator ujian SIM.

Strategi untuk melakukan pencegahan korupsi dinilai optimal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk sejak tahun 2015.

KPK tetap optimistis bisa memenangkan sidang praperadilan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Di sis lain, ICW menemukan sejumlah kejanggalan selama proses sidang berlangsung.

KPK lumayan rajin membongkar kasus korupsi di sejumlah daerah pada tahun ini. Hal ini menandakan penegak hukum di banyak daerah masih belum serius menangani kasus korupsi di wilayahnya.

Tama mengingatkan, UU Penyadapan tidak bisa berlaku kepada KPK karena lembaga itu mempunyai kewenangan khusus.

Tahun 2016, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi tercatat 62 persen, sehingga dalam satu tahun ini terjadi peningkatan 7 poin.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menilai tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror yang menangkap terduga teroris di Klaten, Siyono, tanpa surat penangkapan dan memulangkannya dalam keadaan tidak bernyawa menunjukkan ketidakprofesionalan sebagai pasukan elite kepolisian.

Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.