Indeks Indonesia Corruption Watch
Kasus DPRD Kota Malang Bukti Eks Koruptor Patut Dilarang Jadi Caleg
Kasus suap yang menjerat mayoritas anggota DPRD Kota Malang dinilai oleh ICW menjadi bukti bahwa larangan eks napi korupsi menjadi caleg patut diberlakukan.
ICW Akui Terima Banyak Laporan Penyelewengan Dana Otonomi Khusus
Salah satu contoh penyelewengan dana Otsus adalah kasus korupsi yang menjerat Gubernur Aceh.
ICW: Ada Potensi Pengurangan Ancaman Pidana untuk Koruptor di KUHP
Tama menyatakan, pengurangan pidana untuk koruptor itu tercermin dari perbandingan tiga pasal di RKUHP dengan UU Tipikor.
ICW: Revisi KUHP Ancam KPK dan Pemberantasan Korupsi
Peneliti ICW Tama S. Langkun mengatakan jika Rancangan Revisi KUHP disahkan maka dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.
ICW Desak Golkar Tarik Bambang Soesatyo dari Ketua DPR
Menurut ICW, Bambang pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi simulator ujian SIM.
Jaksa Agung Sebut Strategi Pencegahan Korupsi Hasilnya Optimal
Strategi untuk melakukan pencegahan korupsi dinilai optimal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk sejak tahun 2015.
Persiapan KPK Menuju KY dan Kejanggalan Sidang Praperadilan
KPK tetap optimistis bisa memenangkan sidang praperadilan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Di sis lain, ICW menemukan sejumlah kejanggalan selama proses sidang berlangsung.
ICW Dukung KPK Gencar Bongkar Korupsi di Daerah
KPK lumayan rajin membongkar kasus korupsi di sejumlah daerah pada tahun ini. Hal ini menandakan penegak hukum di banyak daerah masih belum serius menangani kasus korupsi di wilayahnya.
Peneliti ICW: UU Penyadapan Tak Bisa Berlaku pada KPK
Tama mengingatkan, UU Penyadapan tidak bisa berlaku kepada KPK karena lembaga itu mempunyai kewenangan khusus.
Citra Pemerintah Meningkat dalam Keseriusan Tangani Korupsi
Tahun 2016, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi tercatat 62 persen, sehingga dalam satu tahun ini terjadi peningkatan 7 poin.
DPR Didesak Seriusi Kasus Siyono
Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.
ICW: Densus 88 Tak Seperti Pasukan Elite!
Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menilai tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror yang menangkap terduga teroris di Klaten, Siyono, tanpa surat penangkapan dan memulangkannya dalam keadaan tidak bernyawa menunjukkan ketidakprofesionalan sebagai pasukan elite kepolisian.