Indeks Indonesia Corruption Watch

Tidak ditemukan keterangan resmi yang mengonfirmasi klaim bahwa ICW memuji ketegasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam memberantas korupsi.

Selama 10 tahun terakhir, IPK Indonesia mencapai level tertingginya pada 2019 yang menyentuh skor 40.

ICW menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

KPK meminta ICW memberikan hasil temuan soal praktik pemotongan dana BOP pesantren kepada para pemangku kepentingan agar dilakukan perubahan sistem.

Kemungkinan terburuk apabila tiada partisipasi publik pada pemilihan penjabat daerah yaitu rawan titipan dari kelompok tertentu yang membahayakan demokrasi.

ICW menilai sikap kontra Bambang Wuryanto terhadap RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal menunjukkan pembenaran terhadap praktik politik uang.

Sebagai pejabat, Moeldoko seharusnya memberikan argumentasi sebagai pejabat publik, bukan mengambil jalan pintas lewat hukum.

HKTI menuding ICW telah mencemarkan nama baik Moeldoko dan organisasi terkait investigasi ICW soal perburuan rente di tengah pandemi.

Moeldoko mempertimbangkan langkah hukum setelah dituding terhubung dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Afiliasi Moeldoko dan politikus PDIP tampak dari jejak mereka di sejumlah perusahaan dan sepak terjang HKTI serta organisasi sayap PDIP.

ICW menduga penonaktifan 75 pegawai KPK untuk mengebiri pemberantasan korupsi dan penangkapan buron Harun Masiku.

Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan suap dalam pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

ICW mendesak pengusutan korupsi bansos oleh KPK tak mentok hanya pada eks Mensos Juliari Batubara saja.

Nurul Ghufron menilai ICW tutup mata terhadap prestasi-prestasi KPK, terutama era kepemimpinan Firli Bahuri.

Dua menteri di Kabinet Indonesia Maju ditangkap dalam waktu 2 pekan menjadi dasar penilaian berprestasinya KPK era Firli Bahuri oleh Mahfud MD.

Djoko Tjandra dkk seharusnya divonis maksimal enam tahun penjara.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berang dituding bergaya hidup mewah oleh ICW.

KPK harus melakukan penyelidikan atas indikasi korupsi yang diterima pihak-pihak yang membantu pelarian dan memfasilitasi buronan Djoko Tjandra.

Menurut ICW setiap persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik berhak mengetahuinya.