Indeks Indonesia Corruption Watch

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berang dituding bergaya hidup mewah oleh ICW.

KPK harus melakukan penyelidikan atas indikasi korupsi yang diterima pihak-pihak yang membantu pelarian dan memfasilitasi buronan Djoko Tjandra.

Menurut ICW setiap persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik berhak mengetahuinya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tahun ini merupakan tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi.

Jaleswari dianggap tutup mata terhadap praktik korupsi dan pelanggaran HAM karena terlalu dekat dengan Istana.

Donal menegaskan Jokowi perlu mencari menteri yang loyal sehingga tidak melakukan manuver untuk Pilpres 2024.

Menurut ICW, akan ada muncul anggapan Jokowi sedang membangun dinasti apabila Gibran dan Kaesang maju dalam Pilwakot Solo 2020.

ICW mengkritik pemindahan kembali Setnov ke Lapas Sukamiskin karena khawatir akan mengulangi perbuatan.

ICW menilai sejumlah masalah yang terkait dengan penindakan, pencegahan, alokasi anggaran, sumber daya manusia hingga konsolidasi internal membuat kinerja KPK belum maksimal. 

ICW mengingatkan KPK perlu bergegas mengusut 18 kasus korupsi kakap. Apalagi, sebagian dari kasus-kasus itu mendekati masa kedaluwarsa. 

ICW menyatakan dukungannya terhadap keputusan KPK yang mengangkat 21 penyelidik menjadi penyidik.

ICW menilai putusan MK yang menolak uji materi pasal 87 ayat (4) huruf b UU seharusnya mendorong Kemendagri dan Kemenpan-RB segera memecat semua PNS yang terbukti korupsi. 

ICW menyatakan para pejabat yang tidak menyetor LHKPN seharusnya diberi sanksi tegas. 

Kementerian ESDM menilai temuan ICW soal dugaan kerugian negara akibat ekspor batu bara, yang tidak tercatat atau unreporting, tidak layak ditindaklanjuti.

ICW menantang kedua capres-cawapres serta tim sukses dan partai pendukungnya membuka SPT pajak ke publik, paling lambat sebelum hari pencoblosan Pilpres 2019.

Emerson mengatakan, elit- elit politik menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk memperkaya diri. 

ICW menyarankan kepolisian memeriksa sejumlah pejabat Kemenpora untuk memperkuat bukti dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017.

ICW telah membuat pemetaan pos-pos pengeluaran pada beberapa perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yang berpotensi dialirkan sebagai modal politik.

ICW menilai potensi irisan kepentingan antara perusahaan rokok dan peserta Pemilu 2019 cukup tinggi. 

ICW mendesak Jokowi lebih rajin bersuara untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia.