tirto.id - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo meminta Presiden Joko Widodo lebih banyak bersuara mengenai pemberantasan korupsi. Menurut Adnan, Jokowi sudah semestinya menjadi pemegang kendali dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kalau melihat negara-negara lain yang berhasil memberantas korupsi, komandonya tetap di presiden,” kata Adnan di Hotel Akmani, Jakarta Pusat pada Senin (10/12/2018).
Meski demikian, Adnan menyampaikan apresiasinya kepada Jokowi yang menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada pekan lalu di Hotel Bidakara, Jakarta. Adnan menilai pernyataan Jokowi terkait korupsi di acara itu positif.
Namun, menurut dia, Jokowi seharusnya tidak hanya berbicara keras soal pemberantasan korupsi di momentum tertentu seperti Hari Antikorupsi Sedunia saja.
“Yang saya lihat sekarang ini masih minimalis [membicarakan korupsi]. Kemarin di Hari Antikorupsi Sedunia, presiden memberikan pernyataan bagus. Tapi kalau menunggu satu tahun lagi baru ngomong begitu sepertinya kurang,” kata Adnan.
Jokowi juga dinilai perlu memberikan perhatian lebih kepada program-program KPK.
Adnan menilai kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang turut menyinggung peran Jokowi yang memang sudah seharusnya berada di garda terdepan pemberantasan korupsi.
“Ya [Komando] memang harus dipegang oleh dia [Jokowi],” ujar Saut.
Saut menambahkan masyarakat pun tidak boleh lagi bersikap kompromis terhadap praktik korupsi. Dia menyayangkan upaya memberlakukan ‘zero tolerance’ terhadap korupsi masih susah dilakukan saat ini.
“Mau pakai cara pencegahan apa pun, kalau prinsipnya tidak sama, upaya ‘zero tolerance’ [terhadap korupsi] tidak akan berjalan. Maka dari itu, zero tolerance harus didetailkan lagi di banyak tempat,” ucap Saut.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
