Menuju konten utama

Disindir ICW, Deputi V KSP Jaleswari Enggan Berpolemik

Jaleswari dianggap tutup mata terhadap praktik korupsi dan pelanggaran HAM karena terlalu dekat dengan Istana.

Disindir ICW, Deputi V KSP Jaleswari Enggan Berpolemik
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (kiri) dan Deputi V Bidang Polhukam dan HAM KSP, Jaleswari (kanan) di Kantor Staf Presiden. tirto.id/Riyan Setiawan

tirto.id - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menjadi target sindiran Indonesia Corruption Watch (ICW) lantaran dianggap tutup mata terhadap praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sindiran itu termuat dalam akun Instagram ICW.

"Dicari Jaleswari Pramodhawardani, mantan pegiat reformari militer. Hilang karena terlalu dekat dengan Istana," begitu tulisan dalam poster yang diseratai foto Jaleswari.

Menanggapi itu, Jaleswari enggan berkomentar banyak. Deputi Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis KSP itu mencoba memahami kekecewaan kawan-kawan seperjuangannya dulu.

"Saya memahami kawan-kawan ini sedang kecewa. Karenanya, saya tidak ingin berpolemik lebih lanjut soal ini, pesannya sudah tersampaikan," kata Jaleswari kepada Tirto, Jumat (13/9/2019).

Sebelum menjabat di KSP, Jaleswari dikenal sebagai sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan pegiat reformasi militer.

Setidaknya ada delapan aktivis yang disindir oleh ICW lantaran kini berada dalam lingkungan istana. Mereka yakni mantan pegiat antikorupsi Teten Masduki, mantan Jubir KPK Johan Budi SP, mantan pegiat HAM dan eks Komisioner Komnas HAM Ifdhal Kasim, serta mantan pegiat demokrasi Fadjroel Rachman.

Kemudian mantan pegiat reformasi hukum Alexander Lay, mantan peneliti LIPI sekaligus pegiat reformasi militer Jaleswari Pramodhawardhani, mantan pegiat reformasi kebijakan publik Andrinof Chaniago, dan mantan aktivis Walhi sekaligus pegiat lingkungan hidup Abetnego Tarigan.

"Ini mewakili kekecewaan dari teman-teman di luar yang melihat apa yang dilakukan teman-teman di dalam kurang berdampak, bahkan malah makin membuat kerja-kerja demokrasi kian sulit, setelah beberapa kebijakan Jokowi justru menyimpang dari semangat awalnya," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (12/9/2019).

Baca juga artikel terkait KPK atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Politik
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan