Indeks Imparsial

Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mengkritik TNI makin sering terlibat urusan sipil.

Pelaku memanfaatkan aku WhatsApp tersebut untuk meminta uang.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Jokowi mengacu UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk tangani Corona.

Imparsial menyatakan, aparat kepolisian harus mengedepankan aspek yang lunak terlebih dahulu seperti gas air mata dan peluru karet saat aksi 22 Mei 2019 dan memantau situasi terkini Jakarta .

Direktur Imparsial meminta masyarakat tidak cepat menyimpulkan aparat yang melakukan penembakan.

Araf mencontohkan ini dalam kasus hukuman mati pelaku narkoba yang dinilainya tak tepat karena hak untuk hidup dijamin oleh UUD 1945. 

Konteks pekerjaan tentara 'membunuh orang' terkait dengan tugas tentara mematikan lawan, meski demikian tetap mengacu pada hukum internasonal.

"Dalam situasi damai [TNI] hanya membantu Polisi. Sedangkan dalam konteks darurat, militer harus berada di depan [Polisi]," kata Araf.

Salah satu problem hukum yang perlu dicermati pemerintah dalam perumusan Perpres soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme ialah, bahwa militer bukan termasuk institusi penegak hukum. 

Pollycarpus, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

Imparsial mengusulkan empat poin terkait dengan definisi terorisme dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas oleh DPR RI.

Menurut Araf, Perppu Ormas bisa menjadi bom waktu untuk menciptakan kekacauan lebih lanjut yang tidak hanya menyasar Ormas radikal.