Indeks Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai perlu dikaji kembali. Hukuman mati dianggap hanya layak diterapkan pada kasus-kasus kejahatan luar biasa.

Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi mengatakan, ia masih menunggu informasi jelas terkait alasan pemerintah Saudi tak beri notifikasi ke Pemerintah Indonesia soal hukuman mati Tuti Tursilawati.

Masalahnya, ada pelaku kejahatan yang juga anak-anak.

Tuti Tursilawati divonis hukuman mati pada 2011 oleh Pengadilan Arab Saudi. Ia sempat menelpon sang ibu 10 hari jelang eksekusi 29 Oktober 2018.

Arsul Sani mengatakan, eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati di Arab tak bisa dikaitkan dengan hukum di Indonesia.

KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun ini gagal melaksanakan empat Rencana Aksi HAM (RANHAM).

Jama'ah Binti Sarikan Diman yang bekerja di Arab Saudi bebas dari tuduhan melakukan sihir dan hukuman mati.

Kedelapan terdakwa ini menyelundupkan 51 karung berisi kristal yang mengandung Metamfetamina.

Paus Fransiskus kembali menegaskan sikap Vatikan atas hukuman mati, mengumumkannya "tak lagi bisa diterima" dalam kondisi apapun.

Komnas HAM dikritik belum memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di level ASEAN.

Ketinggalan berita minggu ini?
Tenang kami sudah merangkum
berita untuk kalian.

Aman Abdurrahman bersyukur
karena vonis hukuman mati
adalah yang dikehendakinya.

LPSK mengapresiasi putusan hakim di perkara Aman Abdurrahman yang mengabulkan permohonan pemberian kompensasi bagi 16 korban teror.

Kuasa hukum Aman Abdurrahman menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis mati tidak tepat.

Aman Abdurrahman sudah siap mendengarkan putusan vonis dari majelis hakim.

Salah satu terpidana mati kasus narkoba, Zulfiqar Ali meninggal dunia, pada Kamis, 31 Mei 2018.

LBH Masyarakat meyakini, menghukum mati pelaku terorisme hanya melanggengkan lingkar kekerasan.

Terdakwa kasus tindak pidana terorisme Aman Abdurrahman dengan hukuman mati.

Aman dianggap bertanggung jawab terhadap sejumlah serangan teror di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sempat menemukan bukti baru dalam kasus Muhammad Zaini, yaitu penerjemah menolak menandatangani BAP karena tidak sesuai fakta.