Indeks Hukuman Mati

Ketua MK Suhartoyo menilai kewenangan mengubah hukuman harusnya jadi ranah yudikatif.

Wamen HAM menyebut hukuman mati bukan hukuman terberat, melainkan hukuman seumur hidup.

Nirwana memohon Komisi III DPR RI bisa memberikan perlindungan hukum bagi anaknya, Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati.

Hotman menilai terdapat indikasi pengabaian fakta oleh pihak kejaksaan dalam menyusun tuntutan terhadap ABK asal Medan, Fandi Ramadhan.

Komisi III DPR menekankan dalam Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana alternatif.

Meski begitu, Pigai mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan.

Kasus ini viral karena ABK tersebut menurut pihak keluarga baru bekerja tiga hari di kapal yang mengangkut narkoba.

Ini adalah sidang kedua dari perkara No. 281/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Perwakilan JRKN, Ma’ruf Bajamal, menilai hukuman mati tak lagi selaras dengan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Saat Eugene Weidmann dipenggal, penonton berperilaku seperti sedang menghadiri festival. Hal ini kemudian mendorong hukuman mati di ruang publik dihapuskan.

Hakim Mantiko menjelaskan, terdakwa Gunawan secara sengaja dan terencana telah menghilangkan nyawa orang lain secara sadis.

Yusril mengatakan, Pemerintah Prancis menghormati dan mengakui Serge bersalah melakukan kejahatan psikotropika di Indonesia dan dijatuhi hukuman mati.

Terdakwa Indra alias In Dragon dituntut hukuman maksimal karena pernah terlibat tindak pidana lain seperti narkotika, pencurian, dan asusila.

ketentuan itu didasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat atau living law.

Tirto berbincang dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, soal RUU KUHAP dan hukuman mati di Indonesia.

"Di negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati, seperti Kanada, setelah penghapusan hukuman mati, tingkat kriminalitasnya malah menurun."

Hukuman mati terbukti tak efektif untuk menciptakan efek jera.

Indonesia tampaknya selalu berada di persimpangan antara pro atau kontra hukuman mati. Mengapa pemerintah kita enggan menghapus vonis mati?

Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan, tetapi bersifat khusus.

Ia menyinggung Prabowo masih meyakini 0,1 persen napi tidak bersalah meski hakim menyatakan 99,9 persen bersalah dan menjatuhkan hukuman mati.